Dukung Program Sejuta Rumah, Bank Jateng Syariah Pacu KPR FLPP

PT Bank Pembangunan Jawa Tengah (Jateng) Syariah terus menggenjot penyaluran KPR FLPP dan Non FLPP.

oleh Bawono Yadika diperbarui 14 Sep 2018, 19:11 WIB
Ilustrasi Bank

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Pembangunan Jawa Tengah (Jateng) Syariah terus menggenjot penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR Non FLPP. Hal ini untuk mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Manajemen Bank Jateng Syariah optimistis dapat merealisasikan target penyaluran KPR FLPP sebesar Rp 12 miliar dan KPR Non FLPP sekitar Rp 700 miliar hingga akhir tahun 2018. 

"Bank Jateng Syariah telah melakukan penandatanganan kerja sama Tripartit antara Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian PUPR, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) terkait penyaluran KPR FLPP," tutur Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah PT Bank Jateng Hanawijaya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/9/2018).

Hanawijaya menuturkan, keterlibatan SMF yang menyediakan pendanaan sebesar 25 persen, membantu pemerintah dalam menurunkan beban fiskal.

Lantaran pemerintah sebelumnya harus menyediakan pendanaan KPR FLPP hingga 90 persen. Melalui kerja sama tripartit itu, kini porsi pendanaan pemerintah dalam pendanaan KPR FLPP turun menjadi 75 persen.

"Ini juga sebagai bentuk dukungan kami untuk perluasan akses ketersediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan percepatan realisasi program satu juta rumah," ujar dia.

Ia mengakui, fasilitas dana jangka menengah panjang SMF membantu dan mendukung program Bank Jateng Syariah dalam mengatasi mismatch. Itu terutama kepada nasabah-nasabah yang memiliki jangka waktu KPR antara 15-20 tahun.

"Bank itu selalu mismatch antara dana  dengan asetnya, maka terobosan dana jangka panjang SMF meringankan dari sisi mismatch tersebut, dari situ kami menjadi berani membiayai rumah dengan cicilan hingga 20 tahun," ujar dia.

 


Program Pembangunan Sejuta Rumah Sudah Capai 70 Persen

Ilustrasi Foto Property Rumah (iStockphoto)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, perkembangan pembangunan program satu juta rumah telah mencapai 70 persen. 

Sebelumnya, ia memang menargetkan pembangunan program satu juta rumah 2018 dapat meningkat dibanding tahun 2017.

"Hingga hari ini sudah 664 ribu rumah, bulan kemarin masih 500-an ya, jadi sudah hampir 70 persenan untuk program satu juta rumah," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, di Medan, seperti ditulis Minggu 9 September 2018.

Oleh sebab itu, Khalawi berpendapat, dirinya optimistis pembangunan program satu juta rumah dapat rampung di akhir tahun ini. "Artinya masih ada 3 bulan lagi ya, yaitu Oktober, November dan Desember, jadi Insya Allah optimis akan tercapai 2018," papar dia.

Khalawi menambahkan, pemerintah kini tengah mengkaji kerja sama mengenai hunian untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harus dibangun pengembang agar mempercepat pembangunan program satu juta rumah. 

"Kita nanti ada buat pilot project kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Ada 3 tempat seperti Bandung, Bogor, dan Palembang,” kata dia.

"Jadi misalnya pemerintah punya tanah kerja sama dengan swasta, swasta yang bangun rumah, tanah dari kita. Ini akan mendorong dengan komposisi tertentu untuk mempercepat pembangunan rumah MBR," tambah dia.  

Tak hanya itu, Khalawi juga menekankan akan melibatkan pihak swasta untuk mempermudah skema anggaran MBR itu. "Kita akan coba available payment seperti swasta lebih dominan, bisa 60:40 atau 70:30," tutur dia. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya