Liputan6.com, Jakarta - Polri telah melakukan simulasi pengamanan dalam menghadapi sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Polri menjamin, pihaknya tidak akan langsung bertindak represif dalam mengamankan Pemilu 2019.
"Bahwa Polri tidak ada tindakan langsung eksekusi ataupun terlalu represif," ujar Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto usai menyaksikan simulasi pengamanan, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Advertisement
Ari menuturkan, simulasi tersebut dilakukan untuk mematangkan tindakan Polri saat mengamankan tahapan Pemilu 2019.
Mantan Kabareskrim Polri itu menyebut, ada beberapa tindakan teknis yang perlu diperbaiki setelah melihat simulasi pengamanan tadi. Hanya saja, ia enggan membeberkan evaluasi dari simulasi tersebut.
"Strategi, teknis, saya tidak mungkin sampaikan," ucap Ari Dono.
Polri memiliki mekanisme dalam mengamankan Pemilu 2019, terutama saat menghadapi massa. Ari Dono menyebut, pengamanan dilakukan secara lunak terlebih dulu, yakni dengan tahapan menerjunkan tim pengendalian massa (dalmas), polwan, kemudian memberikan imbauan, dan melakukan negosiasi.
Jika pendekatan lunak tidak mampu mengendalikan massa, maka Polri dapat melakukan pembubaran massa. Bahkan Polri dapat menurunkan tim antihuru-hara jika sampai menimbulkan jatuh korban atau kerusakan materi.
"Kalau dengan peringatan, tembakan peringatan ke udara dia tidak mengindahkan bahkan menyerang, secara bertahap dimainkan Perkap 01 (Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian) sampai dengan melumpuhkan," kata Ari Dono.
Terus Berlatih
Ari Dono menuturkan, kepolisian terus melakukan penyempurnaan pelatihan supaya anggota dapat memahami tindakan yang harus dilakukan selama mengamankan tahapan Pemilu 2019. Namun secara keseluruhan, simulasi pengamanan yang dilakukan hari ini sudah cukup baik.
"Ketika dia akan main nanti sudah tidak bingung lagi. Intinya gitu. Ini udah bagus," Ari menandaskan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
