Penjelasan Jokowi soal Perpres Cukai Rokok Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dia menegaskan, pemerintah sudah mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan lembaga pelayanan kesehatan itu, salah satunya dengan meneken peraturan presiden (perpres) baru terkait pemanfaatan cukai rokok dari daerah.

Jokowi menyebut, penerbitan Perpres pemanfaatan cukai rokok dari daerah sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 50 persen dari pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Itu ada amanat Undang-undang bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk layanan, hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Jokowi, penerapan peraturan pemanfaatan cukai rokok dari daerah sudah mendapat persetujuan pemerintah daerah.

"Itu yang nerima juga daerah kok untuk pelayanan kesehatan di daerah. Kan bukan pelayanan di pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah," ujar dia.