Alasan Koalisi Tak Jadikan Kepala Daerah Timses Prabowo-Sandiaga

PAN meminta kepala daerah untuk tidak menjadi timses Prabowo-Sandiaga. Mereka tetap diminta menjadi abdi masyarakat di daerahnya masing-masing.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Sep 2018, 20:36 WIB
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno (kedua kiri) didampingi Ketua Panitia Ahmad Bakri saat konfrensi pers Refleksi 20 Tahun Reformasi di Jakarta, Jumat (18/5). Refleksi akan digelar di komplek DPR/MPR pada Senin 21 Mei 2018. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan para kepala daerah yang berasal dari partainya tak perlu ikut-ikutan menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Ia meminta agar kepala daerah yang diusung PAN tetap fokus bekerja di daerah masing-masing.

"Mereka fokus saja di daerah masing-masing untuk menjadi abdi masyarakat di daerahnya," ujar Eddy di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Dia menjelaskan alasan kepala daerah tersebut tetap bertugas di daerahnya dan tidak menjadi timses Prabowo-Sandiaga. Karena rata-rata kepala daerah yang terpilih harus sibuk dengan konsolidasi internalnya.

"Kedua, massa kampanye kan panjang, tujuh bulan, delapan bulan. Kalau mereka ada yang jadi timses, pasti nanti ada yang terbengkalai pekerjaannya," jelas dia.

Selain itu, para kepala daerah ini merupakan pimpinan para ASN. ASN cenderung loyal pada pimpinan. Sehingga dikhawatirkan mempengaruhi netralitas ASN saat Pilpres 2019 nanti.

"Kalau pimpinannya sudah beralih ke salah satu capres (Prabowo atau Jokowi), ya tentu netralitas ASN akan jadi terpengaruh," kata Eddy.

 

Saksikan video menarik berikut ini:


Sanksi Kader Melenceng

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto foto bersama Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PAN Eddy Soeparno serta pasangan Cagub Jabar dari Partai Koalisi Asyik, Sudrajat - Ahmad Syaikhu saat pertemuan di Jakarta, Kamis (1/3). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Jika ada kepala daerah dari PAN yang menjadi timses Prabowo-Sandi, pihaknya akan meminta penjelasan apa pertimbangan memilih menjadi timses. Alasan itu harus disampaikan ke DPP.

Jika ada yang beralih mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, PAN juga akan mempertanyakan alasan yang bersangkutan.

"Untuk kader-kader yang lain terutama pengurus DPP, tentu sanksinya tegas kalau ada yang nyeberang ke pasangan calon lain," jelas Eddy.

 

Reporter: Hari Ariyanti

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya