Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Penjaminan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hasyim menegaskan bahwa industri perbankan tidak boleh memotong plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan kepada nasabah.
"Bank tidak boleh potong. Misalnya ada yang kredit Rp 20 juta terus kasihnya cuma Rp 19 juta," ungkapnya dalam FGD yang diselenggarakan oleh Jalan Media Communication (JMC), di Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia pun meminta kepada masyarakat, terutama para nasabah KUR untuk tak segan-segan menyampaikan kepada pemerintah jika plafon kredit dipotong oleh pihak bank.
"Kalau ada laporkan kami. Bank mana saja. Nanti bank itu kita akan bawa ke forum pembuat kebijakan," tegas dia.
Dia pun meminta masyarakat untuk menyampaikan jika ada lembaga penyalur KUR yang mempersulit masyarakat untuk mengakses KUR.
"Bank mana juga yang mempersulit laporkan nanti kita laporkan. Boleh akukan KUR sekarang. Syaratnya punya usahanya layak tapi belum punya agunan yang cukup. Minimal 6 bulan berjalan usahanya," kata dia.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Penyaluran KUR Capai Rp 88 Triliun hingga Agustus 2018
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Agustus 2018 sudah mencapai Rp 88 triliun.
Jumlah tersebut, baru terealisasi sekitar 70,9 persen dari target 2018 sebesar Rp 123,531 triliun, dengan rasio kredit masalah (NPL) 0,05 persen.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menyebut, penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR mikro 66,7 persen. Diikuti dengan skema KUR kecil 33 persen dan KUR TKI 0,3 persen.
"Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil," ujar Iskandar pada 18 September 2018.
BACA JUGA
Adapun penyaluran KUR menurut wilayah didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 56,1 persen, diikuti dengan Sumatera 19,4 persen dan Sulawesi 9,5 persen. Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.
Sementara dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi tercatat masih dibawah berada di bawah 50 persen. Meski demikian, jumlah tersebut tercatat naik pada periode Juli 2018.
"Sampai dengan 31 Agustus 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa sebesar 42.8 persen, meningkat dari penyaluran KUR sektor produksi periode Juli 2018 sebesar 38,5 persen," kata Iskandar.
Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada Selasa pekan ini, ditetapkan pula penambahan plafon KUR pada 2018 sebesar Rp 100 miliar. Jadi plafon KUR tahun 2018 berubah dari Rp 123,53 triliun menjadi Rp 123,63 triliun.
Penambahan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2018 tersebut diberikan kepada empat penyalur KUR, dengan tiga penyalur KUR meminta perubahan alokasi plafon dan satu Penyalur KUR meminta penurunan plafon KUR tahun 2018.
"Diharapkan dengan adanya penambahan total plafon KUR tahun 2018 ini maka akan semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh penyaluran KUR," ujar dia.
Advertisement
