Gerindra Pertanyakan Kelanjutan Bantuan Untuk Korban Gempa Lombok

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengunjungi Lombok Utara dan Timur, Nusa Tenggara Barat untuk mendengar keluhan dari korban gempa. Selain itu, Rahayu mengaku juga mempertanyakan kelanjutan dari saluran bantuan kepada korban gempa Lombok.

"Keluhan korban rata-rata sama yaitu ketersediaan air bersih, MCK, jumlah bantuan bahan pokok seperti beras yang tidak mencukupi di beberapa titik karena dipukul rata per dusun terlepas dari jumlah penduduk, serta kepastian kapan pembangunan rumah yang rusak," ujar Rahayu saat melakukan pengawasan bantuan para mitra Komisi VIII DPR RI, di Dusun Karang Bedil, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, Jumat (21/9/2018).

Kepala Dusun Karang Bedil, Cipto, (40) didampingi sejumlah warga, mengadukan sejumlah hal kepada politisi Gerindra tersebut. Kepada Rahayu, Cipto mengatakan warga mengeluhkan kurangnya pasokan air bersih.

"Bantuan yang kami terima minim. Paling tandon dan tenda BNPB, itu pun hanya satu (tenda) dan sudah rubuh total karena angin puting beliung," ujar Cipto.

Awalnya, pemerintah rutin mengirimkan air bersih setiap hari yang ditempatkan di tempat penampungan air (tandon) pemberian Kementerian PUPR. Namun kedatangan bantuan air bersih itu beberapa hari terakhir tidak konsisten.

"Seminggu awal rutin, belakangan, satu hari datang satu hari tidak. Tandonnya juga tidak ada penutupnya, jadi enggak ada yang berani buat minum," ujar Cipto.

Cipto berharap pemerintah mengirim teknisi pipa air untuk segera memperbaiki pipa yang rusak. Lokasi Dusun Bedil dikeliling sawah dan sungai kecil. Namun sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena menjadi tempat MCK.

Warga juga mengeluhkan manajemen pembagian beras dari kecamatan yang mendasarkan pada jumlah dusun, bukan jumlah warga.

"Yang jumlah warganya sedikit dalam satu dusun lebih banyak dapatnya. Kalau kami, karena banyak, bisa cuma sekilo setiap satu keluarga," ujar Cipto.

Rahayu juga sempat menanyakan kebenaran tentang 400 ahli bangunan yang dikirim kementerian PUPR untuk mengevaluasi bangunan yang roboh. Cipto mengatakan belum ada verifikasi faktual bangunan untuk menentukan jenis kerusakan ke dusun mereka.

"Mungkin verifikasi data ada, tapi faktual tidak ada, termasuk bangunan kita yang masih berdiri, apakah masih aman atau tidak. Maunya segera, supaya saya tidak disalahkan masyarakat dan pemerintah," ujar Cipto.