Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat khususnya yang bertempat di sekitar Pelabuhan Patimban sepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu proyek strategis nasional yang akan dibangun di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Masyarakat setempat berharap pembangunan Pelabuhan Patimban ke depan dapat melibatkan warga sekitar sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga di Kabupaten Subang.
Demikian salah satu kesimpulan saat Komisi V DPR RI beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban Subang Jumat 21 September 2018.
Baca Juga
Advertisement
Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sigit Sosiantomo yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo langsung bertemu dengan para pemangku kepentingan untuk pembangunan pelabuhan Patimban antara lain Plt. Bupati Subang Atin Rusnatim, Camat Pusaka Negara Ela Nurlela, Kanwil BPN Jawa Barat dan Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban.
Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menuturkan, kunjungan kerja ke Pelabuhan Patimban selain ingin melihat secara langsung proses pembangunan pelabuhan Patimban juga untuk mendapatkan masukan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar pelabuhan terkait permasalahan yang ada dalam proses pembangunan pelabuhan Patimban.
"Tadi sudah didengar langsung bahwa warga Kabupaten Subang secara tegas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Mereka hanya butuh kepastian agar Pemerintah bisa memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan dengan dibangunnya Pelabuhan Patimban ini," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/9/2018).
Adapun usulan dari Paguyuban Tani Berkah Jaya terkait masalah ganti rugi tanah lahan warga untuk area sarana penunjang (Backup Area) yang belum terealisasi, Komisi V DPR RI berjanji akan membantu mediasi masyarakat Desa Kalentambo dan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan terhadap hak-hak mereka yang harus diperoleh.
"Komisi V DPR RI menegaskan, bahwa seluruh pemangku kepentingan sepakat mendukung pembangunan pelabuhan Patimban, karena menyangkut kepentingan dan masa depan masyarakat Kabupaten Subang ke depan. Masyarakat Subang hanya ingin keadilan dan hak mereka terpenuhi dengan nilai yang wajar," ujar Sigit.
Pembangunan Pelabuhan Patimban buat Kurangi Biaya Logistik
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo dalam paparannya mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan. Selain itu, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas kendaraan serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas.
Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan dapat melayani sekitar 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU).
"Pada tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada Tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus," papar Agus.
Agus mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban saat ini terus dilakukan. Targetnya mulai dioperasikan pada 2019.
"Nantinya Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal ferry Ro-Ro. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (Backup Area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 Ha," ujar Agus.
Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut sehingga secara bersama-sama telah menemukan titik temu untuk bersepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
