Liputan6.com, Washington DC - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan Washington tidak segan menjatuhkan sanksi pada negara manapun yang membantu pasokan bahan bakar ke Korea Utara. Peringatan itu disampaikan setelah warning untuk Rusia beberapa hari lalu.
Duta besar AS untuk PBB menuduh Moskow melakukan kecurangan dalam pemberlakukan embargo bahan bakar ke Korea Utara terkait pembangunan teknologi nuklir yang dinilai mengancam.
Dikutip dari The Guardian pada Minggu (23/9/2018), Korea Utara disebut terus menggunakan taktik untuk menghindari sanksi PBB. Tudingan itu disampaikan oleh juru bicara Kemenlu AS, Heather Nauert, seraya menambahkan bahwa negara-negara anggota PBB diminta untuk melarang pengiriman bahan bakar minyak dari kapal ke kapal yang mengarah ke Pyongyang.
"Amerika Serikat tidak akan ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi pada individu, entitas, atau kapal yang mendukung kegiatan terlarang Korea Utara, tanpa memandang kewarganegaraan," kata Nauert.
Baca Juga
Advertisement
Dewan keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara telah menyatakan suara bulat tentang peningkatan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006 silam, dalam upaya untuk mengucilkan pendanaan bagi program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
Tetapi AS dan Rusia baru-baru ini menunjukkan keretakan komitmen dalam pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara.
Menurut duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, Washington memiliki "bukti pelanggaran Rusia yang konsisten dan luas" terhadap pemberlakuan sanksi terkait.
Rusia membantu Korea Utara secara ilegal mendapatkan bahan bakar melalui transfer di laut.
Negeri Beruang Merah juga telah menolak untuk mengusir seorang warga negara Korea Utara yang masuk dalam daftar hiram Dewan Keamanan tahun lalu, dan telah mendorong perubahan pada laporan independen PBB tentang pelanggaran sanksi untuk menutupi tindakan terselubung Rusia.
Simak video pilihan berikut:
AS Telah Melacak 148 Kapal Tanker
Sementara itu, Washington telah melacak sekitar 148 kasus tentang kapal tanker yang mengirim bahan bakar ke Korea Utara, dalam pelanggaran batasan PBB sebanyak 500.000 barel per tahun.
Meski begitu, Dubes Haley belum mengatakan berapa banyak transfer bahan bakar yang mungkin melibatkan Rusia.
Baik Rusia dan China telah menyarankan DK PBB untuk mendiskusikan pengurangan sanksi terhadap pemerintah Kim Jong-un, yang sebelumnya telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada bulan Juni, di mana menghasilkan komitmen menuju denuklrisasi penuh.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan pada Jumat 21 September, bahwa Washington tengah mempersiapkan rencana pertemuan lanjutan antara Donald Trump dan Kim Jong-un, yang tujuan utamanya untuk membahas masa depan perdamaian di Semenanjung Korea dan sekitarnya.
Advertisement
