Wiranto: Pemilu 2019 Lebih Rumit Dibandingkan Sebelumnya

Bersama TNI-Polri dan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu bekerja sama dalam menjaga situasi damai Pemilu 2019.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 24 Sep 2018, 19:25 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberi sambutan saat pemberian kompensasi kepada korban terorisme, Jakarta, Kamis (6/9). Kompensasi diberikan kepada korban bom Thamrin, bom Kampung Melayu, dan serangan teroris di Mapolda Sumut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto menyampaikan, penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu 2019 akan lebih rumit dibandingkan berbagai ajang pemilu sebelumnya.

Hal itu disampaikan usai video conference terkait pengamanan Pemilu 2019 bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Pemilu 2019 lebih rumit, kompleks, massal dibandingkan pemilu lalu. Karena secara serentak akan dilakukan pemilihan anggota legislatif, presiden dan wapres," tutur Wiranto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Menurut Wiranto, untuk pemilihan calon legislatif tingkat pusat dan daerah, paling tidak ada lima pilihan yang harus ditentukan masyarakat. Partai politik pun harus turut terlibat.

Parpol juga tentu berkontestasi supaya eksis sebagai parpol dengan batas threshold empat persen itu. Kalau enggak lewat itu dia akan tersingkir di perpolitikan nasional," jelas dia.

Kemudian perorangan calon legislatif baik pusat maupun daerah juga berkompetisi. Termasuk tingkatan DPD sehingga akan banyak aktivitas Pemilu yang harus diamankan.

"Oleh karena itu kita coba mencari yang rawan untuk koordinasi, untuk diperbincangkan bersama. Apakah perhitungan, aktivitas di lapangan dan seterusnya," ujar Wiranto.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 


Pemilu Damai

Menko Polhukam Wiranto mendengarkan penjelasan fasilitas gedung baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Kamis (6/9). Dalam acara itu, Wiranto juga memberikan kompensasi ke korban tindak pidana terorisme. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Untuk itu, pihaknya bersama TNI Polri dan penyelenggara pemilu yakni KPU Bawaslu bekerja sama dalam menjaga situasi damai Pemilu 2019. Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat pun berkewajiban mengenali tanggung jawabnya masing-masing.

Petugas lapangan diimbau agar mengenali setiap masalah yang muncul di daerah tempatnya bertugas. Masalah tiap daerah berbeda dan perlu dikenali, dipahami, dan dicari jalan keluarnya.

"Prinsip kita, aksi pencegahan lebih baik daripada mengatasi setelah masalah ini. Dengan demikian kita nggak ada kerugian apa-apa," Wiranto menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya