Liputan6.com, Palembang - Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politics. Salah satu yang masuk aksi Money Politic yang akan ditindaktegas adalah pembagian sembako ke masyarakat.
Menurut Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara, Satgas Anti Money Politics akan menyisir berbagai kawasan di Sumsel untuk memantau aksi politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Satgas Nusantara dan Satgas Hoax juga diterjunkan.
"Tidak hanya uang tunai saja, pembagian sembako juga masuk Anti Money Politics dan akan kami tindak tegas. Tapi harus ada buktinya," ujar Irjen Zulkarnain kepada Liputan6.com, usai menggelar Video Conference dengan Kapolri Tito Karnavian di Mapolda Sumsel, Senin 24 September 2018.
Baca Juga
Advertisement
Dia menyebutkan, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel, Satgas Anti Money Politics banyak mendapat laporan. Dan beberapa ditindak lanjuti dan menangkap beberapa oknum yang melakukan politik uang. Seperti di Kabupaten Lahat dan Muara Enim.
"Masyarakat dan kandidat bisa melaporkan indikasi politik uang," kata Zulkarnain.
Saat Pileg dan Pilpres 2019, Sumsel menyediakan sebanyak 25.222 TPS di 17 kabupaten/kota. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan Pilkada Serentak 2018 yang hanya 16.902 TPS.
Oleh karena itu Polda Sumsel akan mengadakan pertemuan dengan seluruh calon legislatif (caleg) di Dapil 1 dan 2 Sumsel, serta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel.
Daerah Rawan
Ada empat kategori TPS di Sumsel, yaitu TPS aman, rawan 1, rawan 2 dan TPS khusus seperti di Rumah Sakit (RS) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Kemudian sebanyak 7.080 personel akan diturunkan untuk mengamankan Pemilu 2019 dengan anggaran Rp 9,9 Miliar.
"Tapi mungkin ada perubahan jika ada penambahan perkuatan dari TNI," kata Irjen Zulkarnain.
Salah satu kawasan yang rawan yaitu Kabupaten Banyuasin. Jaraknya yang sulit dijangkau dan menghabiskan waktu seharian menjadi titik rawan untuk distribusi kebutuhan Pemilu.
Namun Pemilu 2019 dinilai tidak akan setegang saat pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Sumsel.
Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu 2019 akan dipersiapkan dengan baik, terutama berkoordinasi dengan seluruh komponen dan pimpinan daerah.
"Semua anggaran dari APBN, tapi tiap daerah harus menyiapkan anggaran belanja tidak terduga. Ini biasanya digunakan untuk Pemilu, bencana sosial dan bencana alam," katanya.
Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, jumlah pemilih di Pemilu 2019 kemungkinan akan semakin bertambah, terutama untuk kalangan pemilih pemula yang sudah cukup umur untuk mencoblos.
"Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018 kemarin saja dianggarkan dana Rp 318 Miliar. Mungkin untuk Pemilu 2019 akan ditambah lagi, apalagi jumlah TPS meningkat," ucapnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
