Liputan6.com, Ponorogo - Anggota DPRD Ponorogo Rahmat Taufik mendatangi SMAN 3 Ponorogo pada Senin, 24 September 2018, sekitar pukul 10.05 WIB, dengan mobil dinasnya.
Tiba di lokasi, Rahmat mencari Kepala Sekolah Budi Susanto untuk meminta penjelasan soal siswa berprestasi yang terganjal ikut ujian karena miskin.
Oleh seorang guru, dia diarahkan ke ruang kepala sekolah. Di ruangan, sudah menunggu Kepala SMAN 3 Ponorogo Budi Susanto. Rahmat memasuki ruang kepala sekolah bersama dengan Luluk Joko Wiyono, orang tua siswa miskin, Robby Wibisono.
"Saya dapat laporan katanya ada siswa miskin yang tidak bisa ikut ujian sebelum uang tunggakan lunas, makanya saya datang ke sini," tutur Rahmat menatap tajam ke arah kepala sekolah.
Baca Juga
Advertisement
Robby merupakan siswa kelas X. Ia masuk melalui jalur prestasi. Saat pendaftaran, Robby juga sudah mencantumkan surat keterangan tidak mampu, KIP, dan KIS.
Namun memasuki waktu ujian, ia diwanti-wanti untuk segera melunasi tunggakan SPP-nya sebesar Rp 2.450.000 oleh pihak sekolah. Jika tidak dilunasi, Robby tidak bisa mengikuti UTS.
Dalam kesehariannya, orang tua Robby, Luluk, bekerja sebagai tukang becak dan serabutan. Sedangkan sang istri berjualan kopi di Jalan Jenderal Sudirman. Keduanya pun penghasilannya tidak menentu.
"Ini jadi PR-lah bagi SMAN 3, banyak sekali siswanya yang berprestasi. Sudah tidak ada ceritanya lagi siswa miskin enggak bisa sekolah," terang dia.
Rahmat pun meminta agar siswa tersebut tetap bisa mengikuti UTS yang akan diselenggarakan hari ini juga. Persoalan pembayaran tunggakan SPP akan diselesaikan oleh anggota Dewan ini.
Kepala SMAN 3 Budi Susanto menjelaskan, apa yang terjadi hanya sebatas salah pengertian. Menurut dia, Robby diperbolehkan mengikuti ujian, hanya belum diberikan nomor ujian hingga pelunasan tunggakan.
"Saat penerimaan siswa ada jalur umum, bidik misi, mitra warga, dan prestasi. Kebetulan Robby jalur prestasi, sehingga ada pembayaran yang harus diselesaikan," papar dia.
Namun, jika siswa sudah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), KIS dan KIP saat pendaftaran, seharusnya siswa tidak memiliki tanggungan pembayaran lagi.
"Jadi ini miskomunikasi saja, Robby dipastikan bisa ikut ujian dengan tenang dan tidak perlu bayar lagi," tutur dia.
Saksikan video pilihan berikut ini:
