Liputan6.com, London - Kabinet pemerintahan Perdana Menteri Theresa May telah menyetujui sistem imigrasi pasca-Brexit, yang akan menawarkan visa bagi imigran dalam sistem berjenjang, berdasarkan keterampilan dan kekayaan.
Oleh para pengamat, kebijakan tersebut kemungkinan akan menjadi salah satu pengumuman penting PM May pada konferensi Partai Konservatif pekan depan.
Downing Street --kantor perdana menteri Inggris-- berharap kebijakan imigrasi baru itu akan menarik hati anggota partai yang prihatin tentang kepemimpinan PM May dan negosiasi Brexit, yang pekan lalu banyak dinilai telah menemui jalan buntu di Salzburg, ketika para pemimpin Uni Eropa menyatakan proposal Chequer tidak akan berfungsi.
Dikutip dari The Guardian, Selasa (25/9/2018), para menteri menandatangani rencana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Sajid Javid, di mana pekerja terampil akan lebih mudah memperoleh visa. Namun, tidak akan ada akses istimewa ke pasar tenaga kerja Inggris untuk warga Uni Eropa.
Kebijakan imigrasi berjenjang ini disebut serupa dengan apa yang telah berlaku di Kanada, di mana berlaku untuk pihak yang menjalin perdagangan bebas dengan Inggris, termasuk Uni Eropa.
Baca Juga
Advertisement
Ke depan, kebijakan terkait akan diberikan lebih luas ke pasar tenaga kerja di Britania Raya, dan mencakup kedatangan tenaga kerja asal Amerika Utara dan Asia.
Pada saat yang sama, tidak ada kekhawatiran signifikan yang diajukan oleh anggota kabinet tentang status perundingan Brexit, meskipun pendukung garis keras inisiatif tersebut terus menekan PM May untuk mengubah beberapa kebijakannya.
Pembaruan negosiasi Brexit diadakan pada akhir pertemuan kabinet pada Senin, 24 September, dan satu-satunya orang yang mengacu pada kesepakatan perdagangan bergaya Kanada adalah PM May dalam presentasinya sendiri.
Dia menambahkan, beberapa kepala pemerintahan Uni Eropa menjadi lebih konstruktif daripada yang lain di belakang layar, tetapi tidak menyebutkan pemimpin yang mana.
Pekan lalu, Komite Penasihat Migrasi pemerintah, sekelompok ahli independen, mengusulkan agar Inggris menerapkan kebijakan yang lebih disukai pekerja terampil, dalam makalah yang membuka jalan bagi usulan PM May dan Menteri Javid.
Akan tetapi, usulannya bahwa tidak boleh ada visa bagi pekerja tidak terampil di luar pertanian, memicu kekhawatiran di antara para pemimpin bisnis. Para pemimpin bisnis mengatakan bahwa mereka membutuhkan akses ke pasar tenaga kerja yang besar untuk mengisi pekerjaan di sektor-sektor seperti konstruksi, pengangkutan, dan perhotelan.
Namun, sumber Whitehall --lembaga layanan sipil Inggris-- mengatakan, "Sementara laporan pemerintah mengatakan bahwa imigran berketerampilan rendah tidak benar-benar menambahkan sesuatu pada ekonomi, Sajid mengakui bahwa untuk jenis bisnis tertentu, termasuk perhotelan dan kepedulian sosial, Anda memang membutuhkan aliran tenaga kerja yang besar."
"Jadi ini tentang apa yang dibutuhkan oleh ekonomi, tetapi dengan jaminan mutlak untuk mengakhiri kebebasan bergerak (bagi imigran) dan tidak memiliki sistem preferensial," ucap sumber terkait.
Simak video pilihan berikut:
Keleluasaan Rekrut Pekerja Asing
Sementara itu, para petani Inggris akan diizinkan merekrut 2.500 imigran non-Uni Eropa setiap tahun, di bawah rencana baru yang akan membantu mengurangi kekurangan pekerja musiman setelah Brexit.
Serikat Petani Nasional telah menyerukan pengaturan khusus untuk pekerja jangka pendek, di tengah kekhawatiran tanaman dibiarkan membusuk di peternakan Inggris karena kekurangan tenaga kerja.
Di bawah skema baru, yang akan berjalan selama dua tahun dari musim semi berikutnya, warga negara non-UE yang melakukan perjalanan ke Inggris, untuk bekerja di ladang buah dan sayuran, akan dapat tinggal selama enam bulan sebelum kembali.
Dikutip dari Independent.co.uk, badan-badan industri di Inggris memperkirakan sektor pertanian setempat bergantung pada 75 ribu tenaga kerja imigran.
Mengungkap rencana tersebut, Menteri Dalam Negeri Sajid Javid mengatakan, "Para petani sangat penting bagi ekonomi Inggris, dan pemerintah akan mendukung mereka dengan cara apa pun yang kami bisa."
"Rencana ini akan memastikan para petani memiliki akses ke tenaga kerja musiman, yang mereka butuhkan untuk tetap produktif, dan menguntungkan selama masa-masa sibuk tahun ini," ucap Menteri Javid menjelaskan.
Dia menambahkan, pemerintah menginginkan sistem imigrasi yang mampu menyaring dengan baik para imigran. Mereka yang menguntungkan bagi Inggris, Javid menjelaskan, akan disambut dengan terbuka dan jaminan hukum yang jelas.
Advertisement
