Bawaslu: 90 Daerah Rawan Politik SARA di Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Mochamad Afifuddin memprediksi isu SARA, netralitas aparatur sipil negara, dan politik uang akan meningkat pada kampanye Pemilu 2019.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 25 Sep 2018, 12:02 WIB
Grand Launching Indeks Kerawanan Pemilu 2019 oleh Bawaslu. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin memprediksi isu SARA, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik uang akan meningkat pada kampanye Pemilu 2019. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, terdata 90 wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan SARA tinggi.

"Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA pada indeks rawan tinggi terdapat 90 Kabupaten/Kota dan indeks rawan sedang berjumlah 424 Kabupaten/Kota," kata Afif di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).

Kemudian, lanjut dia, netralitas ASN pun harus diperhatikan pada Pemilu 2019. Berdasarkan data, terdapat 94 kabupaten/kota di Indonesia yang indeks kerawanannya tinggi.

"Indeks rawan sedang berjumlah 420 kabupaten/kota," jelas dia.

Sementara terkait praktik politik uang pun masih terpantau masif di Pemilu 2019. "Pada indeks rawan tinggi praktik politik uang terdapat 176 Kabupaten/Kota dan indeks rawan sedang berjumlah 336 Kabupaten/Kota," ujar Afif.

 


Berupaya Antisipasi

Ilustrasi Pemilu 1(Liputan6.com/M.Iqbal)

Bawaslu menyatakan akan berupaya keras mengantisipasi terwujudnya perolehan data tersebut. Sejauh ini, masih terbilang cukup waktu untuk menangani isu SARA, politik uang, termasuk netralitas ASN, TNI dan Polri saat Pemilu 2019.

"Penyelenggara Pemilu akan mengoptimalkan supervisi di bawahnya dan memastikan integritas dan profesionalitas dalam terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019," Afif menandaskan.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya