Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut, bakal ada sanksi bila ada kader yang membangkang dari keputusan politik partai mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Sanksi mulai dari pencopotan sebagai anggota legislatif sampai keanggotaan partai menunggu, bila ada oknum yang mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Sanksi mulai dari pencopotan dari jabatan sturktural di DPRD kabupaten kota, Provinsi, maupun RI sampai pencabutan status keanggotaan, itu aturan main yang berlaku di internal PDIP," kata Basarah di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Advertisement
Pernyataan itu menanggapi beberapa caleg dari Partai Golkar yang menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga. Meski, saat ini Golkar memutuskan mendukung Jokowi-Ma'ruf berdasarkan Munaslub.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan, sikap PDIP jelas sepenuhnya mendukung Jokowi-Ma'ruf sebagai capres-cawapres. "Kalau di PDIP aturan mainnya jelas seluruh kader partai wajib hukumnya mendukung dan bahkan mensukseskan agenda yang telah ditetapkan secara resmi oleh partai," ucapnya.
Konsisten
Menurutnya, sampai saat ini tidak ada satupun kader dari tingkat kabupaten/kota sampai pusat yang melakukan pembangkangan. Basarah berharap hal ini konsisten sampai diselenggarakannya pemilihan pada April 2019.
"Kalau di PDIP sampai saat ini kami belum melihat ada peristiwa kader PDIP yang secara resmi didaftarkan sebagai caleg di semua tingkatan, melakukan pembangkangan politik dengan tidak mengikuti keputusan politik partai untuk mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sebagai capres cawapres," tegasnya.
Reporter: Sania Mashabi
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement
