Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengundang investor swasta untuk mengembangkan Bandara Komodo, Labuan Bajo. Hal ini agar pendanaan dari pengembangan tersebut tidak mengandalkan anggaran pemerintah.
Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti mengatakan, kebutuhan investasi untuk proyek ini mencapai Rp 3 triliun. Ini terdiri dari Rp 1,17 triliun untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan Rp 1,83 triliun untuk belanja operasional (operational expenditure/opex).
Baca Juga
Advertisement
"Jadi capex-nya Rp 1,17 triliun, opex Rp 1,38 triliun," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Namun demikian, lanjut dia, pendapatan atau pengembalian investasi proyek ini akan berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandara (user charge) yang bisa mencapai Rp 5,84 triliun dengan masa konsesi 25 tahun.
"User charge masa konsesi 25 tahun sekitar Rp 5,84 triliun. Return of equity sekitar 16,18 persen," ungkap dia.
Polana meyakini, penanaman modal untuk pengembangan Bandara Komodo akan menguntungkan bagi investor. Sebab, pemerintah tengah mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata prioritas yang akan mendatangkan banyak wisatawan baik domestik maupun internasional.
"Bandara ini sudah dikelola dengan kelas 2, masih domestik. Banyak permintaan internasional. Potensinya pun besar. Pada 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan Labuan Bajo jadi kawasan strategis pariwisata dan jadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas," tandas dia.
Bandara Komodo Labuan Bajo Bakal Layani Rute Internasional
Pemerintah akan menjadikan Bandara Komodo, Labuan Bajo, sebagai bandara internasional. Hal tersebut akan terealisasi jika proses pengembangan bandara ini selesai dikerjakan.
Direktur Bandar Udara (Bandara) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti mengatakan, saat ini, jumlah penumpang bandara tersebut baru sekitar 500 ribu per tahun. Sedangkan kapasitas dari bandaranya ini bisa mencapai 1 juta penumpang per tahun.
Baca Juga
"Sudah 500 ribu penumpang, ini masih 50 persen. Tetapi ada kenaikan 10 persen per tahun," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Agar bisa menjadi bandara internasional, pemerintah akan membangun gedung terminal penumpang internasional seluas 5.343 meter persegi. Untuk pembangunannya, pemerintah tengah mengundang investor swasta untuk pendanaan.
Dia mengungkapkan, rute internasional yang dibuka setelah adanya terminal internasional yaitu dari Singapura, Malaysia dan Australia. Rute ini dianggap potensial karena menjadi hub wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.
"Rencana rute juga ada ke internasional seperti Kuala Lumpur, Singapura, Darwin, Perth," tandas dia.
Advertisement
