Bagi Sembako dan Sepeda Jokowi, Politik Uang atau Program Presiden?

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, publik harus melihat orientasi pemberian hadiah tersebut.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Sep 2018, 15:29 WIB
Seorang siswa menerima hadiah sepeda usai menjawab pertanyaan Presiden Jokowi dalam acara penyerahan KIP dan PKH di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (26/3). (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membagikan sembako dan hadiah sepeda kepada masyarakat saat berkunjung ke berbagai daerah. Namun pembagian hadiah sepeda atau sembako akan banyak disoroti mengingat Jokowi saat ini menjadi capres petahana yang akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

Untuk membedakan apakah pembagian sembako atau sepeda itu murni program presiden atau justru masuk kategori politik uang, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, publik harus melihat orientasi pemberian hadiah tersebut.

"Pasti (lihat) orientasinya, apakah diberikan pada masa kampanye atau tidak. Kalau program kan tidak di masa kampanye. Termasuk (melihat) pemberinya tim kampanye atau tidak," jelasnya ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).

Afifuddin mengingatkan, agar publik cermat dan hati-hati membedakan dua hal ini. Jika Jokowi membagikan sepeda saat agenda kampanye, maka dipastikan itu masuk kategori politik uang. Namun nilai barang juga harus dihitung.

"Saya kira harus hati-hati dan cermat untuk membedakan. Kalau eventnya di kampanye tentu itu pemberian saat kampanye yang mana kita sudah ada aturannya. Bagi yang akan memberi suvenir ada 9 atau 10 kategori barang itu bisa dengan konversi Rp 60 ribu per barangnya," jelasnya.

Jika saat memberikan sembako atau sepeda Jokowi juga mengajak orang untuk memilihnya, maka dipastikan itu politik uang.

"Pasti kita akan lihat case-nya nanti, apakah ini bagian dari politik uang atau tidak. Kalau bersifat program ya pasti tidak dilakukan pada saat kampanye. Kalau ada aktivitas program yang orientasinya untuk kampanye, pasti ini tidak boleh," tegasnya.

 


Membedakan Politik Uang

Presiden Jokowi mmeberikan kuis kepada seorang pengusaha dalam sosialisasi PPh Final UMKM 0,5% di Sanur, Bali, Sabtu (23/6). Pengusaha itu lebih memilih berfoto bersama Jokowi dibandingkan mendapat hadiah sepeda. (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Hal senada juga disampaikan Ketua KPU RI, Arief Budiman. Cara membedakan politik uang atau murni program presiden atau pemerintah, akan dilihat momen pemberian tersebut.

"Tergantung nanti kan bisa kelihatan dia baginya di mana, dalam momen apa, itu kelihatan," ujarnya.

"Itu harus kami lihat case by case ya," lanjutnya.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya