Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, dasar yang terpenting adalah pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan hal tersebut bisa dicapai melalui kerja sama dari seluruh mesin pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Advertisement
"Dan mesin ekonomi yang meliputi dunia usaha, learning institution serta corporate dan public university," kata Menteri Bambang di hadapan ratusan ASN dari seluruh wilayah Indonesia dalam acara Rakornas dan Workshop Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan, di kantornya, Kamis (27/9/2018).
Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional antara kementerian/lembaga dan pemda.
"Serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan skill SDM," ujar dia.
Menteri Bambang menjelaskan, sebagai motor penggerak pemerintahan, ASN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi rencana pembangunan pusat dan daerah untuk mencapai impian dan visi pembangunan.
"Oleh karena itu ASN yang smart dan berkualitas menjadi faktor penting untuk mencapaai tujuan pembangunan dan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi masa datang seperti revolusi industri ke-4 dan juga Digital Government," kata dia.
Kendati demikian, dia menjelaskan saat ini masih banyak yang perlu dibenahi terkait kualitas ASN di Indonesia.
"Kita menyadari bahwa hingga saat ini masih terdapat masalah berkaitan dengan kualitas ASN, seperti rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, rendahnya jumlah tenaga spesialis atau fungsional, serta tidak meratanya distribusi keahlian," jelasnya.
Menteri Bambang mencontohkan, berdasarkan data di Kementerian Perhubungan sebagian besar atau hampir 60 persen pegawainya masih berlatar pendidikan Diploma, SMA atau yang lebih rendah.
"Selain itu, data nasional menunjukkan baru 10 persen ASN di luar guru dan tenaga medis yang merupakan tenaga spesialis atau fungsional, 36 persen tenaga administrasi dan 11 persen pejabat struktural. Ketidakmerataan distribusi keahlian pun terlihat dari kondisi di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kalimantan, yang hanya memiliki 0,06 persen dari total ASN yang memiliki latar belakang perminyakan atau pertambangan atau geologi," paparnya.
Kemudian, lanjutnya, saat ini banyak ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan pelatihan yang diterima.
"Jadi artinya, masih ada yang tidak match antara program pelatihan trainingnya dengan penempatan atau posisi dari tersebut, sehingga apa yang kita harapkan dari pelatihan Diklat tersebut tidak bisa optimal ketika sampai pada implementasi, terutama di tempat kerja masing-masing instansi baik pusat maupun di daerah," tuturnya.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Diklat
Untuk menjamin program pengembangan SDM melalui diklat yang tepat sasaran guna mendukung pencapaian pembangunan, maka pendekatan baru kebijakan program pengembangan SDM pusbindiklatren akan mulai diterapkan untuk proses seleksi peserta tahun 2019.
"Penyusunan kebutuhan harus berdasarkan kebutuhan organisasi, kemudian dokumen rencana menjadi satu persyaratan pendaftaran program Diklat Pusbindiklatren. Skill studi diperluas menjadi program-program mendukung pencapaian kualitas pembangunan nasional, penggunaan data dan pemerintahan ASN yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan sebagai referensi dari program itu sendiri dan Badan Kepegawaian Daerah maupun badan pengelola SDM menjadi instansi pengusul peserta untuk mendaftar program Diklat Pusdiklatren," tutur dia.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Bambang menegaskan Bappenas berkomitmen dalam melaksanakan pengembangan SDM yang searah dengan potensi tujuan pembangunan daerah dan instansi.
"Selain itu bersama-sama dengan Kementerian lembaga yang menangani ASN, Bappenas dalam menyusun kebijakan strategi dan manajemen talenta ASN Indonesia diharapkan akan meningkatkan kualitas ASN yang kompeten dan profesional yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah, baik jangka menengah dan jangka panjang," ujarnya.
Dia meyatakan, strategi dalam pengelolaan talenta harus segera langsung berkontribusi kepada target prioritas pembangunan nasional.
"Pendekatan manajemen talenta akan membangun dan memperbaiki sistem dan pola rekrutmen, identifikasi jenis pekerjaan dan keahlian spesialis, sistem reward dan punishment , sistem karir yang jelas dan pola pendidikan serta pelatihan disesuaikan dengan human Capital development Plan," tutupnya.
Advertisement
