Liputan6.com, New York - Dalam pidato yang disampaikan di hadapan majelis Sidang Umum PBB ke-73 di New York, Kamis 27 September, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla mengatakan tentang pentingnya menilik kembali kekuatan sebagai pemimpin negara.
Menurutnya, banyak pemimpin sering kali lupa bahwa ada kekuatan besar layaknya pahlawan super, yang seharusnya digunakan untuk saling bersinergi membentuk dunia damai, sejahtera, dan saling menghormati.
Dalam salinan pidato yang Liputan6.com terima pada Jumat (28/9/2018), sosok yang akrab disapa JK itu juga kembali mengingatkan tentang makna besar di balik slogan utama PBB, bahwa "kita semua adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa".
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, hal itu menyiratkan tentang pentingnya komitmen kerja sama untuk memenuhi seluruh harapan yang telah disebutkan di atas.
"Poin pertama saya, kepemimpinan global dan tanggung jawab menentukan hasil dari pencarian kita untuk perdamaian abadi, yakni bukan hanya tidak adanya perang, melainkan juga tentang komitmen perdamaian itu sendiri," jelas Jusuf Kalla.
JK menegaskan bahwa hal tersebut harus dimulai dari "lingkungan rumah", yakni dalam hal ini adalah masing-masing negara. Pemimpin negara, lanjutnya, harus bisa menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
"Indonesia akan selalu percaya pada cara berpikir seperti ini," ujarnya mantap.
Tidak lupa Wapres Kalla juga menyinggung tentang terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamaan PBB dalam setahun ke depan, yang disebutnya sebagai kesempatan baik untuk berkontribusi dalam mengupayakan kondisi perdamaian yang lebih baik.
Dijelaskan pula oleh Kalla bahwa peran Indonesia telah kian progresif dalam keikusertaan menjaga perdamaian di tingkat global.
Indonesia kini telah menyumbang lebih dari 3.500 personel di sembilan misi perdamaian PBB, sekaligus sebagai Negara Kontribusi Pasukan/Polisi terbesar ke-8 di dunia.
"Kami tidak akan berhenti di situ. Kami siap menyumbang 4.000 pasukan pemelihara perdamaian pada 2019, termasuk menambahkan proporsi pasukan pemelihara perdamaian dari kalangan anggota perempuan," pungkas Jusuf Kalla.
Simak video pilihan berikut:
Kemerdekaan Palestina Jadi Isu Kunci
Isu kemerdekaan Palestina adalah salah satu agenda kunci Indonesia dalam pertemuan Sidang Majelis Umum PBB atau UNGA ke 73 di New York.
"Indonesia akan terus berada di depan untuk mendukung perjuangan Palestina, terutama dalam kapasitasnya sebagai non-permanent member Dewan Keamanan PBB," tegas Menlu, seperti dikutip dari rilis resmi Kemlu RI yang diterima Liputan6.com, Sabtu 27 September.
Dalam sejumlah pertemuan dalam rangkaian pertemuan UNGA tanggal 26 September, Menlu RI mengangkat isu Palestina agar terus menjadi perhatian dunia Internasional.
"Perjuangan Palestina harus terus didukung, tidak ada Plan B untuk Two State Solution," jelas Menlu.
Pada pertemuan tingkat menteri Non-Aligned Movement atau Gerakan Non Blok (GNB), Menlu RI terus mendorong agar negara-negara GNB dapat menjadi sumber terbesar dukungan kepada rakyat Palestina.
Hal ini khususnya mengingat salah satu visi dan tujuan utama GNB adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia.
"Saya terus dorong negara anggota GNB yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya," tegasnya.
Hal tersebut dipertegas Menlu dalam pertemuan GNB untuk Palestina.
"Ukuran kunci bagi Gerakan Non Blok dalam mendukung kemerdekaan Palestina adalah dukungan untuk two state solution dan menjamin solusi baik jangka pendek dan panjang untuk Rakyat Palestina," tegas Menlu.
Advertisement
