Liputan6.com, Jakarta Untuk mempermudah akses pelamar dalam pembuatan akun SSCN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memperbesar aksesibiltas terhadap data kependudukan, yang sebelumnya 1 juta akses per hari menjadi 2 juta akses per hari.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, dari sisi jaringan, Ditjen Dukcapil sudah meningkatkan kapasitas bandwidth menjadi 20 kali lebih besar dibandingkan hari pertama pendaftaran.
"Selain itu untuk koneksi jaringan web SSCN, BKN telah melakukan peningkatan bandwidth sebesar dua kali lipat," ujar dia di Jakarta, Sabtu (29/9/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengungkapkan, dihimpun dari update data portal SSCN sampai dengan hari ketiga pendaftaran Jumat (28/09/2018) pukul 18.00 WIB, terhitung pelamar berstatus selesai pilih instansi dan formasi mencapai 28.158 dan 6.317, di antaranya sudah pada tahap verifikasi oleh instansi masing-masing.
"Total pelamar yang sudah melakukan registrasi hingga hari ini tercatat sejumlah 61.176pelamar, sedangkan dalam 24 jam terakhir sudah terbentuk 111.294 akun pelamar baru," kata dia.
Dari statistik jumlah pelamar dan pilihan formasi jabatan, terdata pelamar dengan latar belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Kebidanan, dan Manajemen mendominasi pilihan formasi pelamar.
Selanjutnya untuk top universitas pelamar terbanyak berasal dari Universitas Terbuka, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, dan Universitas PGRI Palembang.
"Sementara itu hingga pukul 18.00 WIB, instansi pembuka rekrutmen CPNS yang dapat diakses pelamar di portal SSCN sudah mencapai 74 persen," tandas dia.
Jumlah Guru Honorer yang Bisa Ikut Tes CPNS 13.300 Orang Saja
Jumlah guru honorer yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini sebenarnya hanya sekitar 13.300 orang.
Namun, pasca UU Aparat Sipil Negara (ASN), yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 diberlakukan, masih ada rekrutmen guru honorer oleh kepala dinas atau bahkan oleh kepala sekolah yang kadang bahkan tidak diketahui oleh bupati atau kepala daerah. Alhasil, ada ekses berkepanjangan soal guru honorer.
"Sesuai Undang-undang ASN, tak boleh ada lagi rekrutmen guru atau aparat sipil negara honorer, karena rekrutmen ASN dilakukan melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Syarat-syaratnya juga jelas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Ini fakta yang harus diketahui masyarakat," ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin dalam diskusi terbatas dengan pengurus Asosasi Media Siber Indonesia (AMSI), di Kantor KemenPANRB, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (28/9/2018).
Syafruddin menuturkan, sebenarnya para pegawai honorer baik itu guru, perawat atau pegawai administrasi yang direkrut secara "tidak resmi" tadi, tidak bisa diakomodir lagi menurut dua landasan rekrutmen ASN, yakni UU dan PP yang berlaku.
Baca Juga
"Namun, kemudian pemerintah punya kebijakan dengan pertimbangan tidak menafikan jasa dan keringat mereka. Kita membuka peluang para tenaga honorer yang tak memenuhi syarat ikut seleksi CPNS bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Seleksi P3K dilakukan untuk mereka yang usianya di atas 35 tahun, para tenaga profesional, dan diaspora. Ini yang PP-nya sedang digodok," kata Syafruddin.
Syafruddin berharap media bisa membantu mendudukan masalah overstock tenaga honorer yang sesungguhnya terjadi karena ada rekrutmen tak semestinya di daerah. Juga soal transparansi dan akuntabilitas seleksi CPNS besar-besaran yang kini tengah dilakukan pemerintah pusat.
"Hari ini kita baru saja meneken MOU dengan Wakapolri. Seleksi CPNS kita adakan benar-benar transparan, akuntabel, dan jangan sampai ada calo yang menjanjikan bisa meloloskan dan joki yang mencoba-coba mengakali. Kita menggandeng Polri untuk tegas sesuai hukum," ujar Menpan yang juga mantan Wakapolri ini menjelaskan.
Bagaimana jika masalah guru atau pegawai honorer muncul lagi Pascarekrutmen CPNS 2018 karena ada pemerintah daerah, kepala dinas atau bahkan kepala sekolah yang "nakal" mengangkat pegawai honorer lagi
"Itu sudah kita pikirkan. Sanksi tegas sangat mungkin diberikan kepada mereka yang mengangkat pegawai atau guru honorer secara sepihak karena bisa dianggap memberi harapan palsu,"ujar Syafruddin.
Tahun ini, pemerintah akan merekrut 238.015 CPNS yang terdiri dari 51.271 orang pegawai di instansi pusat dan 186.744 orang untuk pegawai di daerah.
Jumlah CPNS untuk instansi pusat akan ditempatkan di 76 kementerian/lembaga. Untuk CPNS di instansi daerah akan ditempatkan di 525 pemerintah daerah kabupaten atau kota. Rekrutmen CPNS tahun ini diprioritaskan untuk guru, dosen, dan guru agama atau madrasah sebanyak 112 ribu, dan 60 ribu untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker.
Advertisement
