Liputan6.com, La Paz - Sebuah aksi teatrikal di ibu kota Bolivia, La Paz, menampilkan replika patroli angkatan laut dengan diiringi oleh kibaran bendera lautan biru, yang dipasang di gedung-gedung di sekitarnya.
Pangkalan angkatan laut dari Danau Titicaca ke Amzon digaungkan dengan sembnoyan: "Laut adalah milik kita. Untuk meraihnya kembali adalah sebuah kewajiban."
Dikutip dari The Guardian pada Senin (1/10/2018), meski wilayah Bolivia terkurung daratan, namun ingatan tentang garis pantai masih terus hidup sejak direbut paksa oleh Chile pada akhir Abad ke-19. Rakyat setempat tidak henti-hentinya menuntut sebidang area yang menjadi akses menuju pesisir Pasifik.
Baca Juga
Advertisement
Aksi teatrikal yang digelar pada Minggu 30 September itu, disebut sebagai harapan tertinggi warga Bolivia dalam beberapa dekade terakhir. Hal tersebut dikarenakan La Paz tengah menunggu keputusan Pengadilan Internasional tentang nasi akses laut negaranya, yang telah diperjuangkan sejak lima tahun lalu.
"Bolivia memiliki momentum, semangat persatuan, perdamaian, dan tentu saja mengharapkan dengan pandangan positif hasil keputusan akses laut kami," kata Roberto Calzadilla, seorang diplomat Bolivia.
Banyak warga Bolivia akan menyaksikan keputusan ICJ di layar besar di seluruh negeri pada Senin ini (Selasa WIB), berharap bahwa Pengadilan Internasional di Den Haag akan mendukung klaim Bolivia bahwa --setelah beberapa dekade pembicaraan yang alot-- Chile berkewajiban untuk bernegosiasi memberikan wilayah berdaulat bagi La Paz untuk mengakses laut.
Presiden Bolivia Evo Morales --yang menghadapi persaingan kontroversial untuk pemilu tahun depan-- menyampaikan dukungan besar pada keputusan hari Senin.
"Kami sangat dekat untuk kembali ke Samudera Pasifik," katanya pada akhir Agustus.
Tetapi beberapa analis percaya bahwa Pengadilan Internasional tidak mungkin memutuskan mendukung Bolivia.
Badan PBB yang bermarkas di kota Den Haag, Belanda, tidak memiliki kekuatan untuk mendesak Chile memberikan sebagian wilayahnya, dan telah menetapkan bahwa sidang terkait tidak akan menentukan masa depan akses laut.
Simak video pilihan berikut:
Pendapat Kontra Chile
Di lain pihak, dalam empat tahun terakhir, banyak pengamat Chile justru menuding Bolivia tengah berusaha membajak kedaulatan wilayahnya.
"Masalah akses ke laut telah dibajak oleh pemerintah Bolivia saat ini," kata Paz Zárate, ahli Chile di bidang hukum internasional.
Retorika moral Presiden Morales, menurut Zárate, telah melemahkan semua niat baik Chile dalam mendiskusikan konflik yang berusia lebih dari satu abad tersebut.
"Bolivia dan Chile akan terus berbicara ... (tetapi) akan sangat sulit untuk mengadakan diskusi setelah ini," lanjutnya menjelaskan.
Terkait konflik akses laut, kedua negara belum pernah sedikitpun bertukar duta besar sejak 1962 silam.
Mantan presiden Eduardo Rodríguez Veltzé, perwakilan Bolivia di Pengadilan Internasional di Den Haag, menolak gagasan bahwa pengambilan keputusan pengadilan luar biasa cepat.
"Keputusan pada hari Senin akan membawa peluang luar biasa untuk membuka era baru hubungan Bolivia dengan Chili, dan kesempatan untuk mengakhiri 139 tahun ketidaksepakatan dengan saling menguntungkan", katanya.
Calzadilla juga membantah bahwa Morales menggunakan isu maritim sebagai penopang politik.
"Bolivia tidak akan pernah menyerahkan haknya untuk memiliki akses ke Samudra Pasifik," tambahnya. "Keputusannya adalah kesempatan untuk melihat bahwa kita perlu mengatasi masa lalu."
Advertisement
