Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menyusun instrumen keuangan yang baru khusus penanganan bencana alam. Hal ini menyusul banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan frekuensi bencana di Indonesia saat ini harus menjadi perhatian terutama terkait mekanisme dana yang diperlukan untuk bantuan penanganan maupun pemulihan pasca bencana.
"Dalam situasi yang kedaruratan ini kita memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk mendevelope (mengembangkan) suatu instrumen pembuatan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kita deploy (sebarkan), ” kata Sri Mulyani di kantornya, Senin (1/10/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan akan mempelajari skema tersebut dari beberapa negara lain dan akan membahasnya di salah satu pertemuan saat gelaran annual meeting IMF-WB 8-12 Oktober 2018 di Bali.
"Dan kita melihat dari negara negara lain, saya sudah konsultasi, nanti dalam IMF-WB annual meeting kita akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antar daerah bisa masuk dalam APBN kita, bagaimana suatu support pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan,” ujar dia.
Adapun saat ini dana untuk penanganan bencana berdasarkan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP). Dana tersebut bisa diproses dan dicairkan jika ada pengajuan dari BNPB atau disebut dana on call untuk kedaruratan.
Oleh sebab itu, selain menyusun instrumen keuangan yang baru, lembaga-lembaga terkait juga akan diperkuat agar penanganan bencana di Indonesia semakin baik. Sebab, menurut dia, jika dilihat secara geografis banyak daerah di Indonesia yang rawan terkena bencana alam sehingga antisipasi perlu juga untuk ditingkatkan.
"Kemudian kita juga pikirkan bagaimana untuk memperkuat BNPB. Yang saya lihat Kementerian lembaga termasuk TNI, Polri yang selama ini selalu merupakan institusi di mana pasukannya merupakan yang masuk pertama itu juga bisa diperkuat dengan support anggaran, support logistik yang memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana," ujar dia.
Dia menyatakan pemerintah akan segera menyiapkan penyusunan dan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam waktu dekat.
"Sehingga setiap daerah memiliki cukup kesiapan dan terutama dari kami tentu tanggungjawab nya adalah bagaimana menciptakan sumber dana dan mekanisme anggaran," kata dia.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka
Anggaran Penanganan Bencana Palu dan Donggala Capai Rp 560 Miliar
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran penanganan bencana gempa di Palu dan Donggala sebesar Rp 560 miliar akan cair pada hari ini. Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Hari ini juga sudah cair (anggaran Rp 560 miliar)," kata Sri Mulyani di kantornya, Senin 1 Oktober 2018.
Dia menyebutkan anggaran tersebut langsung diproses saat permohonan dari BNPB masuk meski pada akhir pekan.
"Yang itu yang saya proses weekend kemarin begitu terjadi, hari sabtu permintaan kita sudah approve dan proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari sabtu yang lalu,” ujarnya.
Dia menjelaskan, BNPB akan bertugas melakukan pemanfaatan alokasi dana tersebut. Ini karena tingkat kerusakan di masing-masing daerah di Sulawesi Tengah akibat gempa dan tsunamiberbeda-beda sehingga anggarannya tidak bisa disamaratakan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
