Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, mengatakan pemerintah akan mengekspor vape ke Eropa pada 2018. Meski begitu, ia belum memaparkan secara detail kapan realisasi transaksi ekspor vape tersebut dilakukan.
"Tahun ini, dalam waktu dekat untuk ekspor vape ke negara-negara Eropa, Asia," tutur dia di Gedung Direktorat Bea Cukai Marunda, Jakarta Utara, Selasa (2/10/2018).
Heru menambahkan, setidaknya ada tiga produsen vape dalam negeri yang dipandang mendukung dari segi kualitas untuk ekspor. Salah satu produsen tersebut berasal dari Denpasar, Bali.
Baca Juga
Advertisement
"Dan itu berasal dari Denpasar, Bali, kemudian Sidoarjo," ujar dia.
Heru menuturkan, citra rasa vape dalam negeri ini diminati di dunia internasional. Oleh sebab itu, ini menjadi peluang ekspor bagi industri vape RI kedepan.
"Ternyata vape Indonesia diminati vaper internasional. Ini tentunya dengan kualitas dan cita rasa yang baik, dengan ini akan membuka peluang ekspor kita," kata dia.
Ia pun mengklaim, implementasi cukai vape disambut baik bagi para pelaku usaha. "Mereka merespons secara positif dan akomodatif, mereka berbondong untuk beli cukai likuid vape," kata dia.
* Liputan6.com yang menjadi bagian KapanLagi Youniverse (KLY) bersama Kitabisa.com mengajak Anda untuk peduli korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Yuk bantu Sulawesi Tengah bangkit melalui donasi di bawah ini.
Semoga dukungan Anda dapat meringankan beban saudara-saudara kita akibat gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah dan menjadi berkah di kemudian hari kelak.
Legalkan Vape, RI Setara dengan Inggris
Sebelumnya, Produsen rokok elektrik atau vape telah secara resmi mendapatkan izin dari pemerintah untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada pengusaha produk tembakau alternatif atau produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andriarto menyatakan, dengan adanya NPPBKC, artinya Indonesia telah setara dengan Inggris dan Selandia Baru yang telah mengakui secara resmi produk tembakau alternatif seperti vape dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar.
"Kami mengapresiasi sekali langkah pemerintah dalam melegalkan produk HPTL. Bisa dikatakan ini adalah harapan kami sejak lama. Tentunya ada banyak proses yang harus dilakukan sampai pada tahapan ini, tetapi semua bisa terbayar hari ini karena telah dinyatakan resmi di Indonesia," ujar dia di Jakarta, Kamis 19 Juli 2018.
Legalitas produk HPTL yang terdiri dari rokok elektrik atau vape, molase tembakau, tembakau hirup, dan tembakau kunyah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.164/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang memberlakukan cukai terhadap produk HPTL.
Selain itu, legalitas produk ini juga terangkum dalam PMK No.66/PMK.04/2018 tentang tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai, PMK No.67/PMK/04/2018 tentang perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, serta PMK No.68/PMK/04/2019 tentang pelunasan cukai.
Menurut Aryo, melegalkan produk HPTL di Indonesia merupakan suatu kemajuan bagi industri yang baru berkembang beberapa tahun ini. Hal tersebut diharapkan bisa memacu industri ini untuk terus tumbuh dan juga berkontribusi terhadap ekspor nasional.
“Pertumbuhan produk tembakau alternatif yang terus menampilkan laju kenaikan ini memiliki potensi besar ke depan. Sekarang, karena sudah resmi legal oleh Pemerintah, maka industri ini bisa lebih besar lagi,” kata dia.
Namun demikian, Aryo juga berharap pemerintah juga dapat melihat kembali soal besaran tarif cukai yang diberlakukan. Sebab, saat in sebesar 90 persen pelaku usaha dalam produk tembakau alternatif adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sedangkan penetapan tarif cukai 57 persen bagi produk cairan vape dirasa cuku memberatkan industri. Karena bukan hanya dapat menghambat pertumbuhan industri rokok elektrik, tetapi juga terkait dengan prinsip di mana produk yang lebih rendah risiko harus mendapatkan regulasi yang seimbang berdasarkan hasil penelitian yang ada.
"Jika eksternalitas negatifnya lebih rendah, maka kewajiban cukainya harus lebih rendah. Saya harap pemerintah tidak menutup mata dan di masa evaluasi nanti regulasinya lebih meringankan industri ini dan menurunkan besaran tarif cukai untuk memberikan kesempatan pada produk tembakau alternatif, yang pada akhirnya dapat menjadi potensi ekonomi yang baik bagi negara,” tandas dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
