Liputan6.com, Jakarta Ada hal menarik dari setiap habis agenda acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur akhir - akhir ini di era Mendagri Tjahjo Kumolo. Seperti halnya pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan (1/10/2018), sore harinya Mendagri bergegas membawanya ke KPK, itu yang dilakukannya dari setiap habis selesai acara pelantikan.
Tjahjo sebagai Mendagri tentunya memiliki alasan penting dibalik inisiatifnya, hal itu ia ungkapkan kepada awak media.
Advertisement
“Hari ini kami minta waktu ke KPK untuk diskusi berdialog saja tentang area rawan korupsi, tentang pencegahannya juga supaya temen - temen gubernur dan wakil gubernur t terpilih ini lebih memahami apa yang menjadi program KPK, khususnya masalah pencegahan dan memahami area rawan korupsi.” Ungkap Tjahjo di Gedung KPK, senin (1/10/2018).
Agenda seperti ini tentunya baru di era Tjahjo Kumolo dilakukan, setiap habis dilantik dibawa ke KPK, efektifkah hal seperti ini dilakukan.
“Saya kira ini pengalaman, sudah berapa ratus kepala daerah kena OTT KPK dan tindak pidana korupsi tidak OTT. Kami ingin memiliki komitmen kuat ke depannya bersama - sama dengan KPK, dalam upaya pencegahan praktik - praktik koruptif.” Tegas Tjahjo.
“Ini dua gubernur yang sudah pengalaman karena dua - duanya mantan bupati, termasuk wakil gubernur juga yang dari sumatera selatan, wakil gubernur Kalimntan Timur yang anggota DPR, tentunya bagaimana kita bias menguatkan komitmen bersama sebagai contoh bagi para kepala daerah lainnya.” Pungkas Tjahjo.
Agenda tersebut dilakukan juga sebelumnya, pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahap I pada tanggal 5 September 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo membawa 9 pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih ke KPK.
(*)
