Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengumpulkan Kepala-Kepala Bappeda dari 12 provinsi di wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut terkait penyusunan program pembangunan di Indonesia Timur.
Salah satu poin penting yang ditekankan Bambang adalah pentingnya pembuatan peta potensi bencana di masing-masing daerah. Peta tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Baca Juga
Advertisement
“Atas kejadian di Palu kemarin, saya tekankan perlu perencanaan wilayah dengan memasukkan peta potensi bencana," kata dia dalam pertemuan dengan Kepala-Kepala Bappeda, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (5/9/2018).
Menurut dia, tersebut perlu dilakukan agar pusat-pusat aktivitas masyarakat, terutama pemukiman, benar-benar ditempatkan pada wilayah yang aman atau dengan potensi risiko kecil, jika terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi.
"Sehingga perencanaan wilayah tidak lagi membuat penduduk tinggal atau bermukim di tempat yang sebenarnya berbahaya untuk mereka tempati,” tegas dia.
Dengan demikian, program pembangunan dan tata ruang wilayah dengan sendirinya sudah mengakomodasi unsur mitigasi jika terjadi bencana di kemudian hari.
"Jadi, lebih baik kita bersiap menghadapi semua potensi bencana daripada sibuk sendiri tentang bagaimana memprediksi gempa dan sebagainya itu," tegasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
Rehabilitasi 23 Ribu Rumah di Lombok Habiskan Dana Rp 500 Miliar
Sebanyak 204 ribu rumah terdampak kerusakan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan akan segera direhabilitasi rekontruksi (rehab rekon).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan pihaknya telah mengucurkan dana Rp 500 miliar untuk rehab rekon 23 ribu rumah di Lombok.
"Sekarang sudah 23.000 rumah yang selesai. Itu rumah yang terverifikasi dan dananya sudah kami pindahkan ke BNPB. Anggarannya kira-kira sekitar Rp 500-an miliar," kata Askolani saat ditemui di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2018).
Baca Juga
Dia menyebutkan, angka tersebut akan terus bertambah. Sebab saat ini proses verifikasi kerusakan rumah yang dilakukan oleh BNPB masih terus berlangsung. Pemerintah menargetkan perbaikan rumah bisa selesai enam bulan mendatang atau pada Maret 2019.
"Tentunya kita akan selesaikan di 2018 dan kemungkinan akan ada sisa sedikit di 2019. Harapannya yang rusak sedang dan ringan bisa diselesaikan di 2018," ujar dia.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
Advertisement
