Liputan6.com, Garut - Rencana reaktivasi (pengaktifan kembali) rel kereta api (KA) Cibatu-Garut, Jawa Barat yang akan dilaksanakan mulai Desember mendatang, mulai menemui batu sandungan. Forum Masyarakat Rel Garut meminta rencana itu dihentikan, akibat besarnya kerugian yang disebabkan pembongkaran ribuan bangunan yang berdiri di sepanjang rel.
"Kegelisahan masyarakat semakin menjadi-jadi manakala masyarakat tidak menerima informasi yang tidak valid," ujar Ketua Forum Masyarakat Rel Garut, Alimudin, Jumat 5 Oktober 2018.
Menurutnya, rencana reaktivasi jalur kerata yang bakal dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu, membuat warga di bantaran rel resah. Pemerintah ujar dia dinilai sepihak dalam rencana itu, tanpa melibatkan warga terdampak rel.
"Ada dampak bencana sosial jika penggusuran tetap dilakukan tanpa melihat ekses yang ditimbulkan," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Selain itu lanjut dia, pemerintah dianggap pelit memberikan informasi pengumuman terhadap rencana itu, sehingga masyarakat menganggap dirugikan akibat hilangnya mata pencaharian dan beban psikologis yang akan dirasakan ke depan.
"Masyarakat rel berharap rencana reaktivasi tidak jadi dilaksanakan," ujarnya.
Sebagai bentuk penolakan, rencananya warga yang tergabung dalam forum masyarakat rel, memasang sejumlah spanduk penolakan reaktivasi di depan gerbang Kantor Bupati Garut. Selain itu spanduk serupa juga terpasang di depan Gedung DPRD Garut dengan tulisan ‘tolak penggusuran tidak manusiawi masyarakat bantaran rel,’.
Jika hal itu tidak kunjung mendapat sambutan, forum bersama dengan warga korban pembongkaran bangunan lainnya, akan melakukan penolakan pembanguan rel kereta api tersebut. "Kami akan melibatkan massa dengan jumlah besar sebagai bagian perjuangan melawan ketidakadilan," ancam dia.
Juru bicara PTKA Daop 2 Bandung, Joni Martinus menilai, upaya penolakan yang dilakukan warga di sekitar bantaran rel merupakan hal wajar dari setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Menurutnya, rencana reaktivasi sesi pertama jalur Cibatu-Garut sejauh 19,2 kilometer, dimaksudkan menciptakan angkutan massal yang mudah dikases warga.
"Bebas macet, murah, membuka aksesabilitas yang tentu akan semakin meningkatkan mobilisasi orang dan barang juga akan menunjang industri pariwisata," kata dia.
Dengan upaya itu, diharapkan bisa memberikan dampak positf dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Joni juga menegaskan, bahwa lahan yang akan dipakai untuk reaktivasi tersebut adalah tanah milik negara.
"Ya untuk kemaslahatan masyarakat juga," papar dia.
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
Saksikan video pilihan berikut ini:
