Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan mengubah sistem penyaluran bantuan untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Dari yang semula terpusat di posko pusat, menjadi ke tingkat kecamatan di lokasi terdampak.
Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Dinamika Sosial, Asep Sasa Purnama menjelaskan, mekanisme penyaluran itu diubah agar lebih efektif.
Advertisement
"Ini merupakan keputusan rakor (rapat koordinasi) di kantor Gubernur Sulteng kemarin petang. Ini dilakukan agar lebih efektif," tegas Asep di posko induk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, dalam keterangan tertulis yang diterima dari Biro Humas Kemensos RI, Senin (8/10/2018).
Selain itu, kata Asep, perubahan ini juga untuk menghindari adanya pengungsi yang berpindah-pindah posko untuk mendapatkan bantuan.
Adapun penyaluran bantuan melalui posko induk Dinas Sosial secara berkelompok berakhir pada Minggu, 7 Oktober 2018. Tercatat 1.500 pengungsi memadati posko induk Kementerian Sosial pada hari Minggu kemarin.
"Penyaluran secara berkelompok kita akhiri dan selanjutnya bantuan akan dikirim melalui Dinsos, lalu disalurkan via kecamatan. Untuk itu, masyarakat harus mendaftar di kecamatan setempat untuk mendapatkan bantuan," tambahnya.
Asep berharap, seluruh unsur aparat keamanan TNI/Polri dapat membantu distribusi bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami Palu dan Donggala.
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Untuk Memudahkan Pendataan
Sementara itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Margowiyono menjelaskan, mekanisme penyaluran yang baru ini untuk memudahkan pendataan dan pendistribusian bantuan.
Selain itu, Kemensos juga bisa dibantu oleh Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, dan TAGANA dalam mendistribusikan bantuan.
"Kita juga ajak Karang Taruna untuk membantu penyaluran di pelosok yang belum terjangkau. Mereka kita libatkan karena mereka mempunyai anggota hingga kecamatan, bahkan tingkat kelurahan," tegas Margo.
Terkait perubahan mekanisme pendistribusian bantuan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengaku telah melakukan simulasi.
"Kita udah lakukan semulasi sistem ini. Dengan sistem ini, mereka (pengunsi) dapat terpenuhi kebutuhannya," tegas Hidayat.
Hidayat mengaku akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan bantuan agar tidak salah sasaran.
"Kemarin ada yang melapor meminta bantuan, mengaku warganya 200 orang. Hal ini tidak mungkin karena dalam kondisi bencana seperti ini, masa tidak ada korban," tambah Hidayat.
Hidayat pun mengimbau agar masyarakat yang mengungsi aktif mendekat ke posko induk kecamatan guna mendapatkan bantuan.
"Caranya mereka menunjuk perwakilan untuk datang ke kecamatan terdekat guna mendapatkan bantuan. Jika mereka tidak melapor bagaimana kita tahu posisi mereka," jelas Hidayat.
Untuk daerah yang masih terisolir, Hidayat mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mengerahkan kapal dan heli mereka guna mendistribusikan bantuan.
"Untuk Pantai Barat Kabupaten Donggala kita telah meminta TNI/Polri dan Basarnas menjangkau mereka, dengan menggunakan heli atau kapal dari kabupaten terdekat," lanjutnya.
Advertisement
