Liputan6.com, Cilacap - Defisit yang dialami Badan Perlindungan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berimbas pada molornya pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan atau faskes rekanan. Salah satunya di Cilacap.
Di kabupaten pesisir selatan Jawa Tengah ini, sekelas rumah sakit kecil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang, BPJS menunggak tiga bulan dengan jumlah klaim sekitar Rp 9,4 miliar.
Pada periode Juni, Juli, dan Agustus misalnya, BPJS menunggak sebesar Rp 9,4 miliar. Rinciannya, pada Juni, BPJS berutang sebesar Rp 3,07 miliar, Juli Rp 3,1 miliar, dan Agustus sebesar Rp 3,2 miliar.
Akibatnya, RSUD Majenang mesti membuat skala prioritas untuk mengakali seretnya pemasukan yang tak sebanding dengan pengeluaran. Salah satu yang diprioritaskan adalah belanja rutin, seperti listrik, PDAM, makanan pasien, dan gaji tenaga honorer.
Di luar itu, RSUD bernegosiasi dengan rekanan untuk menunda pembayaran dalam waktu yang tak ditentukan. Pasalnya, RSUD sendiri tak pernah memperoleh kepastian kapan klaim BPJS Kesehatan akan dibayarkan.
Baca Juga
Advertisement
"Padahal RSUD Majenang adalah rumah sakit tipe C. Yang berarti kecil," ucap Kepala Bidang Pelayanan RSUD Majenang, Nur Cahyo Anggoro Jati.
Kucuran dana dari Kementerian Keuangan dari cukai rokok ke BPJS sempat memberi angin harapan untuk rekanan BPJS. Hanya saja, efeknya belum dirasakan oleh rekanan BPJS di daerah.
Buktinya, yang terbayarkan ke RSUD Majenang hanya klaim satu bulan, yakni tunggakan bulan Juni sebesar Rp 3,07 miliar. Bulan selanjutnya, Juli dan Agustus, masih belum jelas.
"Sudah dibayarkan, tapi juga cuma satu bulan, yang Juni," dia mengungkapkan, Senin, 8 Oktober 2018.
Menurut Nur Cahyo, klaim yang terbayar satu bulan itu tak cukup untuk menutup utang RSUD Majenang ke rekanan. Terbesar adalah utang obat-obatan dan alat kesehatan atau alkes yang mestinya ditanggung BPJS Kesehatan.
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
BPJS Kesehatan Menunggak, Rumah Sakit Bakal Utang ke Bank
Padahal, piutang RSUD ke BPJS kesehatan bakal bertambah seturut klaim September 2018 yang bakal dikirimkan pada pertengahan Oktober nanti. Saat ini, RSUD tengah memverifikasi secara internal klaim-klaim dan BAP klaim BPJS.
"Otomatis klaimnya akan bertambah lagi," ujarnya.
Kepala Bagian Umum RSUD Majenang, Dedi Ruspendi mengemukakan, telatnya pembayaran klaim BPJS Kesehatan berakibat langsung pada terganggunya cashflow RSUD Majenang. Salah satu yang paling terancam adalah obat-obatan.
Sejumlah suplier atau agen farmasi sudah mengancam akan memutus kerja sama jika pembayaran telat lebih dari tiga bulan. Sementara, untuk menutup defisit dana yang mestinya dibayarkan dari klaim BPJS, RSUD tak memiliki sumber pemasukan yang signifikan.
Dalam sebulan pemasukan dari pasien umum rata-rata berkisar Rp 700 juta. Kecilnya pendapatan dari pasien umum ini beriringan dengan bertambahnya kepesertaan BPJS kesehatan secara nasional.
"Kita bulan ini sudah sangat limit. Ibaratnya kita sudah kritis. Bulan depan kalau tidak cair RSUD terancam kolaps," ucap Dedi.
Dedi mengungkapkan, RSUD sudah berkali-kali menagih ke BPJS Kesehatan cabang Cilacap, mulai dari berkirim surat, pesan elektronik, hingga rapat bersama dengan Pemda Cilacap. Akan tetapi, jawabannya nyaris sama, dana belum dicairkan pusat.
Dia pun mengakui, RSUD Majenang masih terhitung sebagai rumah sakit kecil. Namun, lantaran lokasinya yang berada di perbatasan, rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan untuk kabupaten tetangga, bahkan sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat.
"Pasien RSUD Majenang tidak hanya dari Cilacap saja, ada dari Kabupaten Brebes dan Banjarpatroman dan Ciamis, Jawa Barat," dia menerangkan.
Untuk menghindari terganggunya operasional dan layanan, RSUD Majenang sudah berkonsultasi dan beraudiensi dengan Pemda Cilacap. Salah satu opsinya adalah mengajukan dana talangan kepada pihak ketiga.
Jika situasi tak membaik, RSUD berencana berutang ke bank. Hal ini mesti dilakukan untuk mengantisipasi terganggunya operasional rumah sakit. Misalnya, rumah sakit kekurangan obat-obatan dan peralatan habis pakai lantaran tunggakan lebih dari tiga bulan.
"Bulan Oktober kalau dibilang sudah limitnya ini. Sudah kritis," ujar Dedi.
Simak video pilihan berikut ini:
Advertisement
