Liputan6.com, Nusa Dua - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan penjelasan terkait kritik mengenai biaya penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.
Dia menjelaskan, pemerintah sebagai penyelenggara telah berupaya agar pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting dapat sehemat mungkin. Sejauh ini anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 566 miliar, dari pagu anggaran dalam APBN 2018 sebesar 855,6 miliar.
"Ini dari APBN 2017-2018 ada sebanyak Rp 855,6 miliar untuk Annual Meeting IMF-WB 2018. Itu yang dialokasikan, saya sebagai ketua itu sampai hari ini yang digunakan Rp 566 miliar, yang sudah dibayarkan Rp 192,1 miliar. Nanti ada tambahan dari situ, jadi angka ini kita betul-betul hemat yang tidak perlu," ujar dia, di lokasi IMF-World Bank Annual Meeting, Bali, Senin (8/10/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia juga membantah adanya pernyataan pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting terkesan mewah. Sebab, sarana yang disiapkan penyelenggara sudah melalui perhitungan dan mempertimbangkan sisi efektivitasnya.
"Jadi kalau orang bilang IMF mewah, tidak ada mewah-mewahnya, ya kita begini-begini saja. Ada yang bilang sewa mobil mewah, padahal itu (keluaran) 2013, Mercedes E 200, dan 2015. Kita sewa Tadinya mau sewa Camry. Tidak ada 400 biji, kita sewa dari semua penjuru Indonesia," kata Luhut.
Oleh karena itu, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengharapkan semua pihak agar mendasarkan setiap pernyataan dengan basis argumentasi yang kuat dan jelas sehingga tidak malah menimbulkan kesan negatif yang akan merugikan Indonesia.
"Jadi jangan buat kita susah, men-down grade negeri sendiri. Jadi jangan berikan berita kalau tidak tahu," tegas dia.
"Saya bilang Anda datang saja ke saya, saya berikan angkanya. Tidak akan saya mau mencuri. Mana mau kita main-main kami, emang kami sudah gila? Kami masih waras," tambah dia.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
Tak Ada Pemborosan Anggaran untuk Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali
Sebelumnya, rangkaian acara pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, telah dimulai pada Senin ini. Adapun puncak acara pertemuan tersebut akan berlangsung pada 11-12 Oktober 2018.
Beberapa kalangan menilai acara yang dihadiri lebih dari 32 ribu peserta ini bentuk pemborosan anggaran pemerintah di tengah adanya bencana yang terjadi di Lombok, Palu dan Donggala.
Menanggapi hal itu, Ketua Unit Kerja Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Peter Jacobs menilai soal anggaran ini seharusnya tidak menjadi isu yang dipermasalahkan saat ini.
"Anggaran ini sudah diketahui semua pihak, mereka (DPR) sudah menyetujui dan dijelaskan sejak lama oleh Pak Luhut, saya rasa dia sudah menjelaskan secara clear anggarannya akan dipakai untuk apa saja," tegas Peter di Nusa Dua, Bali, Senin 8 Oktober 2018.
Dengan total dana Rp 855 miliar, panitia sudah berusaha melakukan penghematan namun tanpa mengurangi berbagai fasilitas yang menjadi standar pertemuan internasional.
Mengenai korban bencana di Lombok, Palu dan Donggala, Peter menegaskan di acara ini para delegasi bahkan berinisiatif untuk menggalang dana buat mereka. Penggalangan dana ini baik dilakukan secara individu hingga sistem donasi kelompok.
"Soal Palu negara-negara ini punya concern besar jadi mereka juga lihat Indonesia ini negara besar, negara yang mampu menangani acara sebesar ini di tengah situasi yang memang sedang banyak masalah gempa di Lombok dan juga gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, jadi para peserta sendiri merasa juga ada keterpanggilan untuk memberikan bantuan," tambah dia.
Peter mengaku, daripada mempermasalahkan soal anggaran ini, lebih baik membahas mengenai berbagai manfaat pertemuan tahunan ini bagi Indonesia.
Seperti diketahui, dalam pertemuam tahunan ini, setidaknya ada beberapa isu yang akan diangkat. Pertama yang akan dibahas adalah penguatan International Monetary System (IMS). Isu kedua adalah ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko.
Selanjutnya isu ketiga, pembahasan mengenai bagaimana solusi kebutuhan pembeiayaan infrastruktur di negara berkembang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan isu ke empat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
