Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PAN-RB menganugerahi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada delapan Polres. Yaitu Polresta Banjarmasin, Polrestabes Surabaya, Polres Balikpapan, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, dan Polres Serang.
Selain itu, anugerah serupa juga diraih unit Dittipidkor Bareskrim Polri.
Advertisement
Kementerian PAN-RB juga menyebut tiga di antara unit kepolisian bahkan sudah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yaitu Polresta Sidoarjo, Jember, dan Gresik.
“Ini di Jawa Timur tiga-tiganya, karena memang mereka punya birokrasi-birokrasi yang bagus. Contohnya di Sidoarjo,” jelas Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Teguh Widjinarko di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/10/2018).
Polresta Sidoarjo dinilai baik karena masyarakat menyukai birokrasi yang mereka buat.
“Dari mulai pengenalan sistem onlinenya, kemudian bagaimana layanan publik dan sebagainya, semua dengan sistem online. Akhirnya mereka memperoleh penghargaan ini pada tahun lalu. Perjuangannya bukan hal yang mudah,” Teguh melanjutkan.
Ini termasuk suatu peningkatan yang luar biasa. Sebab masih sangat sulit untuk suatu unit kepolisian mendapatkan predikat ini.
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
Kendala Mendapat WBK
Kendalanya, untuk mendapat predikat WBK, suatu kantor dinilai melalui beberapa aspek yang salah satunya adalah survei penilaian masyarakat yang dilayani.
“Yang paling susah di kepolisian karena untuk survei mereka selalu dimana-mana jeblok. Kenapa jeblok? Karena mereka pasti diberi penilaian jelek. Ini karena pelayanan mereka itu berkaitan dengan hal yang memang susah dipositifkan,” ujar Teguh.
Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa masalah lain yang menjadi penyebab sulitnya suatu unit, tidak hanya kepolisian, untuk bisa menjadi birokrasi yang bebas korupsi.
“Hambatannya pertama dimana-mana komitmen pimpinan selalu jadi permasalahan. Nah itu yang menjadi bagian yang perlu kita perhatikan,” kata dia.
“Kemudian juga kurangnya pengamat terhadap reformasi birokrasi. Ketiga adalah keengganan untuk berubah. Sulit sekali kalau kita sudah punya zona aman, kemudian beranjak dari situ itu susah sekali. Padahal sebenarnya dunia ini selalu berubah,” jelas Teguh.
Saksikan video menarik berikut ini:
Advertisement
