Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, Rabu (11/10/2018). Alasannya, pemerintah masih perlu melakukan kajian lebih lanjut.
Sekjen PPP Arsul Sani, menilai ada yang kecewa dengan pembatalan itu.
Advertisement
"Jadi kan ya barangkali yang di luar kubu pemerintahankan kecewa enggak jadi naik. Enggak ada gorengan besar," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).
Arsul mengungkap, sebenarnya kenaikan harga BBM baru sekedar rencana PT Pertamina (Pesero). Namun usulan itu dibatalkan oleh Presiden.
"Nah yang harus kita liat adalah dengan tidak naik sementara harga minyak naik itu kemudian pemerintah harus mengalokasikan subsidi atau dengan cara lain itu kan yang belum kita dengar. Nah itu harus ditanyakan sama Menteri ESDM dan Pertamina," sambungnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim kampanye Jokowi-Ma'ruf ini menegaskan, pemerintahan Jokowi memang tengah fokus pada stabilitas harga bahan pokok. Penjagaan stabilitas harga premium, lanjut Arsul juga merupakan salah satu strateginya.
"Tapi di atas semua itu ya itu supaya situasi politik kita lebih dingin. Kalau kemudian naik itu kan langsung ribut terus," ucapnya.
Pertamina Belum Siap
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Premium belum siap menyesuaikan harga.
"Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap," kata Agung, di Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement