Bank Mega Gelontorkan Rp 12,3 Triliun untuk Tol Pekanbaru-Dumai

Pemerintah terus menunjukan keseriusan untuk berbagi risiko dalam investasi jalan tol melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dukungan disiapkan mulai dari tahap persiapan proyek, pelelangan dan konstruksi.

Karakter investasi jalan tol yang padat modal dengan tingkat pengembalian modal yang panjang diatas 30 tahun ternyata tidak menyurutkan minat dan kepercayaan pihak investor serta perbankan. Itu dikarenakan prospek Indonesia dalam beberapa dekade ke depan dinilai positif.

Terkait hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan dalam acara Indonesia Investment Forum 2018 (IIF 2018) yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis 11 Oktober 2018. 

Proses penandatanganan turut disaksikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR dalam 4 tahun terakhir rata-rata Rp 105 triliun. Meski cukup besar, namun kebutuhan dan harapan masyarakat lebih besar lagi sehingga memerlukan alternatif pembiayaan lain diluar APBN, termasuk melalui skema investasi dan KPBU.

Dia menganggap, melalui pembangunan tol dengan skema KPBU, konektivitas antar wilayah akan lebih cepat tersambung dan manfaatnya lebih cepat. "Melalui KPBU InsyaAllah, proyek yang sudah dimulai akan selesai, karena tidak bergantung siklus APBN dan dapat diawasi oleh banyak pihak," ujar Menteri Basuki, seperti dikutip Jumat (12/10/2018).