Jepang Bantu RI Pulihkan Palu Pascagempa dan Tsunami

Penanganan pascabencana Palu dan Donggala meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 13 Okt 2018, 11:30 WIB
Warga melintas di depan Masjid Terapung Arqam Bab Al Rahman pasca gempa dan tsunami Palu di Pantai Talise, Sulawesi Tengah. Bangunan masjid yang terletak di pinggir pantai terlihat utuh meski sebagian bangunannya tenggelam. (Liputan6.com/Fery Padolo)

Liputan6.com, Jakarta - Tingginya risiko bencana gempa di Indonesia yang berada di cincin api Pasifik juga dialami oleh Jepang. Merespons bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah, akhir September 2018 silam, pemerintah Jepang menyampaikan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah.

Komitmen tersebut dikemukakan dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka pada Jumat, 12 Oktober sore, di sela-sela rangkaian acara pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) Tahun 2018 di Nusa Dua, Bali.

"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar rebuild. Karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/10/2018).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu, Donggala dan Sigi ditargetkan selesai dalam waktu 2 tahun terhitung awal Januari 2019.

Menteri Basuki menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana untuk tahap tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara (huntara) bagi warga.

"Kita akan buat huntara karena sebagian rumah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi, seperti di Balaroa dan Petobo, sehingga diperlukan relokasi. Kita susun masterplan untuk pembangunannya. Masterplan inilah yang akan didukung oleh JICA" terang Menteri Basuki.

Tim teknis dari JICA rencananya akan tiba Sabtu (13/10) dan akan bergabung dengan tim Indonesia yang dikoordinasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Para ahli dari JICA akan bergabung dengan perwakilan lembaga terkait yang terdiri dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BMKG, Kementerian ESDM, pemerintah daerah dan para pakar lainnya.

Selepas survei di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah, tim tersebut akan merumuskan masterplan untuk membangun Palu yang lebih tangguh.

 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Pengolahan Air Limbah

Atlet dayung pemula Tim Pemprov DKI berlatih di tengah busa limbah Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta, Minggu (25/3). Air kali BKT dipenuhi dengan busa selepas pintu air Weis-3 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara menuju teluk. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Selain membahas penanganan bencana Sulawesi Tengah, pertemuan Menteri Basuki dan Duta Besar Jepang juga membahas perkembangan proyek-proyek kerja sama Kementerian PUPR dan JICA yang sudah tengah berjalan, salah satunya adalah proyek pengelolaan air limbah Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 6, yang diharapkan dapat dilakukan penandatanganan pinjaman (loan signing) senilai USD 281,64 juta juta pada akhir 2018.

Proyek lainnya yang dibahas antara lain Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 senilai USD 622 juta, studi untuk pembangunan tunnel pada ruas Tol Padang-Pekanbaru senilai USD 427 juta, dan pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 Km yang sudah ditandatangani kontrak konstruksinya pada 14 Agustus 2018 dan ditargetkan rampung pada akhir 2019.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang sendiri telah memasuki tahun ke-60. Kerja sama yang terjalin, khususnya dengan Kementerian PUPR, tidak hanya semakin kuat, tetapi juga meluas ke beragam sektor.

Pada periode awal, kerja sama lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, tetapi kini berkembang ke sektor jalan tol, sanitasi dan perumahan.

Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata, tetapi juga memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alih teknologi, serta pengembangan kelembagaan. 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya