Kronologi OTT Suap Izin Proyek Pembangunan Meikarta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.

Selain Bupati Neneng dan Billy, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya dalam kasus ini.

Awalnya, KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu 14 dan Senin 15 Oktober 2018 di Bekasi dan Surabaya.

Mereka yang diamankan yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN).

Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT),‎ Kepala Bidang Dinas Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMPTSP, inisial S, Kabid Dinas Damkar inisial AB, staf Dinas DPMPTSP, inisial K, serta Mantan Kadis Lingkungan Hidup Bekasi, inisial D.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi adanya suap terkait izin pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi sejak November 2017.

"Setelah dugaan transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara terkonfirmasi dengan bukti-bukti awal, maka dilakukan operasi tangkap tangan," ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Syarif mengatakan pada 14 Oktober 2018, sekitar pukul 10.58 WIB, tim Satgas KPK mengidentifikasi penyerahan uang dari konsultan Lippo Group bernama Taryadi kepada Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Tim langsung mengamankan Taryadi di area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang pada pukul 11.05 WIB. Tim KPK menemukan uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta.