Liputan6.com, Jakarta Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Eko Prasetyanto mengatakan Pekan Inovasi Perkembangan desa dan Kelurahan Tahun 2018 merupakan puncak dari rangkaian dari evaluasi perkembangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015.
"Pada Tahun 2018 ini, akan diambil tema Melalui Inovasi dan Gelar Teknologi Tepat Guna Kita Wujudkan Desa yang Maju Mandiri dan Sejahtera," kata Eko Prasetyanto selaku Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, pada acara Kemendagri Media Forum di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta pada Senin (15/10/2018).
Advertisement
Eko melanjutkan Temu Kaya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna Ke XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Di Bali Tahun 2018 itu akan berlangsung maraton selama 3 hari, yaitu tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018.
Pertemuan yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi di Bali tersebut merupakan puncak dari rangkaian evaluasi perkembangan desa sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015.
Rencana acara tersebut implementasi dari ruang lingkup Pasal 4 ayat 1 Permendagr Nomori 81 Tahun 2018 yang berbunyi “Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, Perlombaan desa dan kelurahan, Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan dan Penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa dan kelurahan”.
Selama 3 (tiga) hari nanti, acara akan diawali dengan Gala Dinner pada tanggal 18, Deville oleh peserta dari berbagai desa di seluruh indonesia, diskusi tentang inovasi di Tanggal 19 dan pembukaan yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi, cerdas cermat dengan tema “Memahami Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan” di tanggal 20 Oktober 2018, dan diakhiri dengan penutupan sekaligus kunjungan lapangan peserta ke desa berprestasi di Bali.
Sesuai dengan tujuan awalnya, pelaksanaan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat proses kemajuan desa dan kelurahan.
“Acara tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat proses kemajuan desa dan kelurahan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, pelayanan kepada masyarakan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa," pungkas Eko.
(*)
