Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara sampai dengan akhir September 2018 mencapai Rp 1.512,55 triliun atau sekitar 68,1 persen dari pagu APBN. Penyerapan belanja ini tumbuh 10,0 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
"Belanja negara telah Rp 1.512,55 triliun dari total belanja Rp 2.220,7 triliun atau kita sudah 68,1 persen dari alokasi belanja di APBN 2018," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 938,78 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 573,77 triliun.
Realisasi BPP selama bulan September 2018 telah mencapai Rp 136,61 triliun atau sekitar 9,39 persen dari pagu alokasi APBN 2018.
Sedangkan realisasi BPP sampai dengan tanggal 30 September 2018 telah mencapai Rp 938,78 triliun atau 64,54 persen dari pagu alokasi APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.
Realisasi anggaran BPP dikelompokan dalam dua bagian. Pertama realisasi belanja K/L sebesar Rp 511,46 triliun atau 60,35 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018.
"Jika dirinci lagi untuk belanja K/L sudah Rp 511,46 triliun atau sudah 60,35 persen dari target dan tumbuh 13,6 persen," ujarnya.
Kedua adalah realisasi belanja non-K/L sebesar Rp 427,32 triliun atau 70,39 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. "Tumbuh 19,3 persen," ujarnya.
Kinerja realisasi BPP tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2017.
Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, dan pencairan dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penanggulangan pasca bencana alam di Lombok.
"Pemerintah tetap menggunakan sumber utama APBN untuk tanggap darurat bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Saat ini Pemerintah tengah melakukan assessment mengenai kerusakan akibat bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah, dengan tujuan agar perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi serta kebutuhan pembiayaannya dapat disusun dengan tepat dan akurat," dia menandaskan.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Defisit APBN Capai Rp 200 Triliun hingga September 2018
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total defisit APBN hingga September 2018 mencapai Rp 200,2 triliun atau sekitar 1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, defisit tersebut karena penerimaan negara sebesar Rp 1.312,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.512,6 triliun hingga akhir September 2018.
Kendati demikian, dia menegaskan secara bulanan, defisit anggaran Januari - September 2018 rasio dan nominal defisit selalu lebih rendah dari 2017.
"(Defisit September) lebih kecil dibandingkan periode yang sama 2017 yang sebesar 2 persen atau Rp 272 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Baca Juga
Defisit APBN dibandingkan periode yang sama tahun lalu turun hampir Rp 72 triliun sendiri dari keseluruhan defisit tahun lalu.
"Sehingga realisasi sampai September itu defisitnya hanya 1,35 persen, jauh dari tahun lalu yang 2 persen dari PDB," ujarnya.
Dengan demikian, keseimbangan primer hingga 30 September 2018 dalam posisi defisit Rp 2,4 triliun. Lebih rendah dibandingkan relaisasi periode yang smaa tahun lalu sebesar Rp 99,2 triliun.
"Realisasi APBN di 2018 posisi September ini, keseimbangan keseluruhan masih sangat baik. Keseimbangan primer tahun lalu Rp 99,2 triliun drop ke Rp2,4 triliun di tahun ini. Itu suatu perbaikan dari sisi APBN kita," tutupnya.
Advertisement
