Liputan6.com, Jakarta - Sekjen partai pendukung Koalisi Indonesia Adil Makmur atau pengusung Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mengonfirmasi data pemilih dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dinilainya tak sinkron dengan daftar pemilih tetap (DPT).
"Di tengah proses penyisiran agar data pemilu lebih berintegritas, Dirjen Dukcapil bilang ada 31 juta sekian data pemilih yang belum terdaftar, jadi kami minta konfirmasi itu ke KPU," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor KPU, Jalan Imam Bondjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).
Advertisement
Hasil diskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman dan sejumlah komisioner KPU, segenap Sekjen Koalisi Indonesia Adil Makmur mengaku bertambah kaget, lantaran data 31 juta pemilih disebut berada dalam kondisi yang dirahasiakan atas alasan privatisasi oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.
"Ada informasi 31 juta data tidak boleh dibuka dari Kemendagri jadi KPU tidak bisa mengecek karena alasan kerahasiaan, per tanggal 10 Oktober semua close, by name by address," kata Muzani.
DPT
Sebelumnya, KPU mengungkapkan sebanyak 31 juta warga yang telah melakukan perekaman E-KTP belum masuk dalam DPT.
"Berdasarkan surat dari dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) analisis DPT pemilu disampaikan salah satu poinnya terdapat 31.975.830 jiwa pemilih yang sudah melakukan perekaman data e-KTP tapi belum masuk DPT," ujar Komisioner KPU Viryan Azis di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat 5 Oktober 2018.
Dia menjelaskan pihaknya akan terus memfokuskan hal tersebut. Sebab dia melihat berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Dukcapil, terdapat jumlah pemilih yang tercatat yaitu 192 juta. Namun jumlah tersebut berbeda di DPT yaitu hanya 185 juta pemilih.
"Maka ada potensi pemilihan yang belum terdaftar sebanyak 11 juta," kata Viryan.
Karena itu, KPU akan terus mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Menurut Viryan, angka 31 juta warga yang belum terdaftar dalam DPT merupakan jumlah yang sangat besar.
"Karena angkanya sebesar ini, jadi perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih secara terstruktur, masif, dan partisipatif. Tadi disampaikan 69 ribu posko, target 83 ribu," ungkap Viryan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
