Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Theresa May dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang periode transisi setelah Brexit. Ini menyusul kebuntuan pembahasan atas perbatasan Irlandia Utara.
Downing Street 10 --kantor perdana menteri Inggris-- menolak mengesampingkan kemungkinan perpanjangan masa transisi dalam pembahasan di markas Uni Eropa di Brussels, awal pekan ini.
Dikutip dari BBC, Kamis (18/10/2018), PM May disebut telah berbicara dengan para pemimpin Uni Eropa agar segera menemukan kesepakatan yang berimbang antara kedua pihak, terutama tentang isu kepabeanan di perbatasan Irlandia Utara.
Di lain pihak, pejabat Uni Eropa mengatakan kebuntuan itu memaksa diselenggarakannya pertemuan puncak khusus bulan depan, untuk membentuk kesepakatan baru.
Baca Juga
Advertisement
Setelah berbicara dengan 27 rekannya di Uni Eropa, PM May mengatakan dia tetap yakin tentang "hasil yang baik" pada keputusan Brexit. Ia juga menyerukan "keberanian, kepercayaan dan kepemimpinan" di kedua sisi.
Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019, tetapi kesepakatan tentang bagaimana hal ini akan terjadi terbukti sulit, terutama di tengah perbedaan mengenai bagaimana mencegah perbatasan ketat di Irlandia.
Pemerintah Inggris telah menandatangani prinsip backstop, yakni kebijakan asuransi yang dirancang untuk mencegah pemeriksaan pabean di perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia, kecuali kemitraan ekonomi baru disepakati dengan Uni Eropa.
Tetapi kedua pihak tidak dapat menyetujui masing-masing bentuk backstop yang akan diambil, dan berapa lama akan bertahan.
Saat ini, periode transisi --di mana Inggris akan terus mematuhi aturan pasar tunggal dan serikat kepabeanan setelah Brexit-- ditetapkan untuk periode 30 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020.
Namun kini, PM May mengirim sinyal akan diperpanjang hingga akhir 2021, dengan harapan dapat memberikan kedua belah pihak lebih banyak waktu untuk menyepakati kemitraan masa depan, termasuk memecahkan masalah perbatasan yang menghindari backstop yang diperlukan.
Simak video pilihan berikut:
Meluasnya Ancaman Ketidakpastian
Pada saat yang sama, perselisihan kembali terjadi di parlemen Inggris, terkait rencana untuk menyelaraskan suara pada setiap kesepakatan Brexit.
Beberapa pihak di parlemen menginginkan lebih dari sekadar mengambil atau meninggalkannya pilihan, di mana referendum lain atau negosiasi lebih lanjut juga tersedia.
Namun, dalam surat kepada komite prosedur House of Commons --DPR Inggris-- Menteri Brexit Dominic Raab telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan jalan tengah, karena hasil pemungutan suara kurang tegas, yang mengakibatkan persetujuan atau penolakan lainnya akan membawa ketidakpastian.
Advertisement
