Liputan6.com, Kuala Lumpur - Mantan wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, dikenai 45 tuduhan pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang senilai sekitar RM 114 juta atau setara Rp 416 miliar, dengan kurs Rp 3.647 per 1 ringgit.
Zahid menghadapi 10 dakwaan berdasarkan Pasal 409 KUHP Malaysia, delapan tudingan oleh Pasal 16 dari Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) tahun 2009, dan 27 lainnya terkait Pasal 4 tentang Anti Pencucian Uang, Pendanaan Anti-Terorisme dan Hasil dari Kegiatan yang Melanggar Hukum.
Dikutip dari The Straits Times pada Jumat (19/10/2018), Zahid mengaku tidak bersalah, namun dia diwajibkan membayar jaminan sebesar 2 juta ringgit (setara Rp 7,2 miliar), yang dibayar dalam dua kali angsuran hingga pekan depan.
Pihak berwenang juga menyita paspor poitikus berusia 65 tahun itu.
Baca Juga
Advertisement
Zahid adalah pemimpin UMNO pertama yang didakwa di pengadilan, di mana hal tersebut menjadi pukulan berat bagi partai politik yang pernah berkuasa selama 61 tahun di Malaysia itu.
Dia ditangkap pada Kamis sore di markas MACC di Putrajaya, dan menghabiskan waktu semalam di penjara anti-korupsi.
Salah satu tuduhan diyakini terkait dengan klaim bahwa dana sebesar 800.000 ringgit (sekitar Rp 2,9 miliar) pada lembaga amal milik Zahid, Yayasan Akalbudi, telah digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit dia dan istrinya antara 2014 dan 2015.
Zahid mengatakan pembayaran itu karena kesalahan oleh seorang pembantunya, dan sejak itu dia mengklaim telah menyelesaikan tagihan sendiri.
Para pendukung kaus merah berkumpul di luar kompleks pengadilan Kuala Lumpur, membawa spanduk untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Presiden UMNI.
Zahid yang mengenakan kemeja batik oranye merah, melambai ke arah para pendukungnya sebentar ketika tiba.
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dan beberapa anggota UMNO lainnya juga dikabarkan hadir di pengadilan untuk menunjukkan dukungan mereka. Terlihat pula istri Zahid dan sejumlah anggota keluarga turut mendampingi.
Simak video pilihan berikut:
Mengambil Alih Kemudi UMNO
Zahid adalah Menteri Dalam Negeri yang mengontrol MACC hingga pemilihan umum pada bulan Mei, ketika koalisi Barisan Nasional pimpinan UMNO digulingkan dari kekuasaan.
Mantan atasannya, Najib Razak, menghadapi 32 dakwaan yang melibatkan pelanggaran kriminal terhadap negara, pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan senilai ratusan juta dolar AS, yang ditemukan di rekening banknya.
Zahid mengambil alih kepemimpinan UMNO dari Najib, segera setelah kekalahan mereka dalam pemilu terakhir. Dia menjanjikan untuk memimpin penyatuan kembali partai, yang menurut beberapa pengamat, sulit terwujud akibat banyaknya skandal yang mendera.
Para pemimpin UMNO mengadakan pertemuan pada Rabu malam setelah mendengar bahwa Zahid akan ditangkap, dan setuju untuk terus mendukung kepemimpinannya.
"Kami telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apa pun, dan sebaliknya akan kukuh mendukungnya," tulis surat kabar Star mengutip anggota Dewan Tertinggi UMNO, Ahmad Maslan.
Rencananya, kasus ini akan kembali disidangkan pada pada 14 Desember mendatang.
Baca Juga
Advertisement
