Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) genap memasuki empat tahun, dengan visi misi nawacita pemerintah membangun dari pinggir untuk menciptakan keadilan.
Salah satu program yang diimplementasikan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pinggiran, khususnya daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) adalah program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga atau program BBM Satu Harga.
Lalu bagaimana realisasi program yang menyamakan harga BBM jenis premium dan solar subsidi di daerah 3T dengan wilayah perkotaan tersebut?
Baca Juga
Advertisement
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mengatakan sampai saat ini BBM satu harga sudah resmi menyentuh 77 titik di wilayah 3T. 74 di antaranya dioperasikan PT Pertamina (Persero) dan 3 dioperasikan PT AKR Coorporindo Tbk.
"Akumulasi penyalur resmi beroperasi 77 penyalur," kata Fanshurullah, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu (20/10/2018).
Khusus tahun ini pengoperasian lembaga penyalur program BBM satu harga mencapai 73 unit, terdiri dari Pertamina 67 unit dan AKR Corporindo enam unit. Sementara realisasi sampai 7 Oktober 2018 Pertamina baru mengoperasikan 19 unit dan AKR hanya satu unit.
"Sisa target yang belum beroperasi 2018 mencapai 53 penyalur, teridiri dari Pertamina dan AKR," ujar dia.
Fanshurullah menambahkan, total volume BBM yang sudah disalurkan sampai 11 Oktober 2018 mencapai 76.629 kl. Terdiri dari 27.917 kilo liter (kl) untuk jenis solar subsidi dan Premium penugasan mencapai 48.712 juta kl.
"Total nilai penyaluran BBM tersebut mencapai Rp 457,965 miliar," ujar dia.
Meski Tak Mudah, Pertamina Sukses Jalankan Program BBM Satu Harga
Sebelumnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbisnis di sektor minyak dan gas, PT Pertamina (Persero) tidak hanya berorientasi mengejar keuntungan namun harus berperan sebagai agen pembangunan yang memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, sebagai agen pembangunan, Pertamina tak hanya mendapatkan mandat untuk menyalurkan solar bersubsidi.
Pemerintah juga menugaskan Pertamina untuk menyalurkan premium nonsubsidi, dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kini, premium wajib disediakan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Kemudian Pertamina juga ditugaskan untuk menjalankan program BBM Satu Harga yang berfokus pada daerah Kalimantan Utara dan Papua, tanpa ada subsidi dalam pendistribusiannya.
"Alhasil, biaya operasional Pertamina jadi naik. Untuk BBM Satu Harga, yang berat itu memang distribusinya. Apalagi, untuk wilayah-wilayah di daerah Papua. Tapi kenyataannya Pertamina bisa melakukan dengan baik, dan yang perlu dilihat bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat,” jelas dia.
"Ini memang program pemerintah mengurangi disparitas harga BBM. Jadi dahulu kalau pernah dengar seperti di Yahukimo, Papua, satu liter BBM seharga Rp50 ribu-Rp60 ribu. Padahal harga di sini Rp 6.500 per liter," tambah dia.
Harry menegaskan, meski terbilang tidak mudah namun Pertamina sudah menjalankan program BBM Satu Harga dengan baik.
Sampai dengan Agustus 2018, Pertamina telah merealisasikan BBM Satu Harga di 66 titik sampai dengan awal Agustus 2018. Ke-66 titik tersebut, terdiri dari 54 titik yang direalisasikan pada tahun 2017 dan 12 titik progres realisasi tahun 2018.
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyatakan, target BBM satu harga tahun 2018 yang diemban Pertamina sebanyak 67 titik.
Pada tahapan tahun ke-2 ini, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan harga BBM yang sama, yakni lokasi yang ditetapkan pemerintah merupakan wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas.
Tahun ini 12 titik yang sudah terealisasi yakni di Sei Menggaris, Nunukan, Kalimantan Utara; Liang, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; Banggai Tengah, Banggai Laut, Sulawesi Tengah; Distrik Prime, Lanny Jaya, Papua; Wawonii Barat, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara; Tagulandang.
Kemudian Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara; Distrik Fayit, Asmat, Papua; Gido, Nias, Sumatera Utara; Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara; Kep. Sula, Maluku Utara; Belantikan Raya, Lamandau, Kalimantan Tengah; dan Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
“Kami targetkan sampai akhir tahun 67 titik akan terealisasi, sehingga upaya Pertamina mewujudkan energi berkeadilan sesuai program pemerintah,” kata Adiatma.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
