Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) telah memimpin negara selama empat tahun. Banyak proyek infrastruktur yang digeber, mulai dari jalan tol hingga pelabuhan.
Dikutip Liputan6.com dari data kantor Kepala Staf Kepresidenan, Sabtu (20/10/2018) setidaknya selama empat tahun, pemerintah telah membangun jalan nasional 3.423 km, jalan tol 947 km, jembatan sepanjang 39 km dan jembatan gantung 143 unit.
Sementara sektor perkeretaapian, telah dibangun jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta sepanjang 754,59 km, pembangunan LRT di Palembang dan Jabodetabek, pembangunan MRT di Jakarta, serta peningkatan dam rehabilitasi jalur KA sepanjang 413,6 km.
Baca Juga
Advertisement
Hingga 2018, juga telah dibangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana dan wilayah perbatasan, serta pembukaan jembatan udara di wilayah terpencil seperti di Papua.
Sedangkan untuk pelabuhan, selama empat tahun ini telah terbangun 19 pelabuhan dan 8 pelabuhan masih proses pembangunan. Selain itu, kapasitas angkut juga meningkat dari 2014 sebesar 16,7 juta Teus menjadi 19,7 juta Teus.
Dengan infrastruktur konektivitas itu mulai terlihat manfaatnya. Ini ditunjukkan dari pertumbuhan angkutan barang rata-rata per tahun dari 2014-2017 untuk angkutan darat sebesar tiga persen, angkutan laut tiga persen.
Selain itu, pertumbuhan angkutan barang dengan kereta api mencapai 7,8 persen dan angkutan udara 2,7 persen. Untuk pertumbuhan penumpang dilihat dari rata-rata per tahun pada 2014-2017, yang catatkan kenaikan tertinggi pertumbuhan penumpang kereta api mencapai 8,9 persen.
Disusul angkutan udara 6,5 persen, Damri sebesar 1,7 persen, penyeberangan 1,3 persen. Sedangkan pertumbuhan penumpang angkutan laut susut 2,4 persen.
Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan pembangunan infrastruktur yang masif meningkatkan konektivitas. "Hal tersebut dapat turunkan biaya logistik dengan konektivitas antar daerah,” ujar Josua saat dihubungi Liputan6.com.
77 Daerah Terpencil Kini Nikmati Program BBM Satu Harga
Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) genap memasuki empat tahun, dengan visi misi nawacita pemerintah membangun dari pinggir untuk menciptakan keadilan.
Salah satu program yang diimplementasikan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pinggiran, khususnya daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) adalah program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga.
Lalu bagaimana realisasi program yang menyamakan harga BBM jenis premium dan solar subsidi di daerah 3T dengan wilayah perkotaan tersebut?
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mengatakan sampai saat ini BBM satu harga sudah resmi menyentuh 77 titik di wilayah 3T. 74 di antaranya dioperasikan PT Pertamina (Persero) dan 3 dioperasikan PT AKR Coorporindo Tbk.
"Akumulasi penyalur resmi beroperasi 77 penyalur," kata Fanshurullah, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu 20 Oktober 2018.
Khusus tahun ini pengoperasian lembaga penyalur BBM satu harga mencapai 73 unit, terdiri dari Pertamina 67 unit dan AKR Corporindo enam unit.
Sementara realisasi sampai 7 Oktober 2018 Pertamina baru mengoperasikan 19 unit dan AKR hanya satu unit. "Sisa target yang belum beroperasi 2018 mecapai 53 penyalur, teridiri dari Pertamina dan AKR," ujar dia.
Fanshurullah menambahkan, total volume BBM yang sudah disalurkan sampai 11 Oktober 2018 mencapai 76.629 kl. Terdiri dari 27.917 kilo liter (kl) untuk jenis solar subsidi dan Premium penugasan mencapai 48.712 juta kl.
Bagaimana perkembangan program BBM satu harga di periode 4 tahun Jokowi-JK? "Total nilai penyaluran BBM tersebut mencapai Rp 457,965 miliar," ujar dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
