Liputan6.com, Jakarta - Selama empat tahun, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tengah menggenjot banyak proyek infrastruktur. Sayangnya banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) belum mampu mendatangkan banyak investor.
Direktur Eksekutif Economic Action (ECONACT) Indonesia, Ronny P Sasmita, mengatakan upaya mendatangkan investasi langsung ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Jokowi-JK di sisa masa jabatan.
"Dari sisi infrastruktur, memang banyak yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Tapi infrastruktur ternyata bukan segala-galanya, infrastruktur yang menjadi andalan kita dalam mendapat status investment grade gagal mendatangkan banyak investasi," papar Ronny kepada Liputan6.com, seperti ditulis Minggu (21/10/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menuturkan, proyek infrastruktur saat ini justru menjadi proyek untuk menampung bahan-bahan baku dan bahan penolong dari impor. Salah satu indikatornya, semen di Indonesia masih kelebihan pasokan, padahal proyek infrastruktur merajalela.
"Jangan sampai proyek infrastruktur ini menjadi lahan bisnis bagi sales-sales bahan baku impor," pesan Ronny.
Infrastruktur, kata Ronny, harusnya dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas produksi nasional, tapi faktanya tak demikian.
"Ekspor kita melambat, bahkan neraca dagang acapkali defisit. Kalaupun bulan September neraca dagang positif, nyatanya karena pembatasan import. Ekspor kota tetap turun sekitar 6,5 persen," ucap dia.
"Ini artinya bahwa infrastruktur tidak menjadi penggenjot produksi nasional. Faktanya ekspor kita turun, kontribusi industri terhadap PDB terus merosot," pungkasnya.
Realisasi Investasi
Realisasi investasi pada semester I 2018 mencapai Rp 361 triliun atau 47,2 persen dari target 2018. Target investasi sekitar Rp 765 triliun pada 2018.
Dalam laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, faktor global berdampak pada sedikit penurunan penanaman modal asing (PMA). Namun, porsi investasi dalam negeri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peran domestik makin kuat dengan pertumbuhan investasi 20,77 persen. Sedangkan PMA turun tipis 1,45 persen.
Hasil realisasi investasi itu antara lain dari PMA sekitar Rp 205 triliun pada semester I 2018 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 207 triliun pada semester I 2017. Sementara itu, PMDN tercatat mencapai Rp 157 triliun pada semester I 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 130 triliun.
Investasi pun berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Tercatat kuartal II 2018 penyerapan tenaga kerja capai 289.843 orang dari periode kuartal I 2018 sebesar 201.239 orang.
Adapun investasi menurut negara asal terbesar masih dari Singapura sebesar 33 persen, kemudian Jepang 15,7 persen, China 8,8 persen, Korea Selatan 7,5 persen dan lainnya 35 persen.
Pencapaian dalam empat tahun pemerintahan Jokowi-JK juga diikuti dengan kemudahan berusaha. Ini sesuai komitmen pemerintah perbaiki kemudahan berusaha. Tercatat peringkat ease of doing business maik menjadi posisi 72 pada 2017 dari posisi 91 pada 2016.
Selain itu, Indonesia juga mendapatkan peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional sejak 2017.
(Yas)
Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Harus Percepat Bangun Infrastruktur
Sebelumnya, Pemerintah perlu segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi. Dengan demikian, biaya logistik di Tanah Air bisa ditekan dan membuat harga barang kebutuhan masyarakat lebih terkendali.
Pengamat Ekonomi Didin S Damanhuri mengungkapkan, saat ini indeks logistik Indonesia tercatat paling rendah dibandingkan negara-negara berkembang yang ada di dunia. Hal itu berdampak pada tingginya biaya kegiatan ekonomi di dalam negeri.
"Persoalan yang paling mendasar dari permasalahan ini adalah minimnya infrastruktur yang tersedia saat ini," ujar dia di Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Untuk itu, lanjut dia, semua pihak seharusnya mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur, yang tersebar di sejumlah wilayah.
“Seperti pembangunan jalan tol, peningkatan sejumlah bandara, pembangunan tol laut serta pengadaan kereta cepat. Hal ini tentunya diharapkan dapat mempercepat proses distribusi logistik sehingga biaya ekonomi dapat ditekan,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Minang, Irfianda Abidin menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, khususnya di wilayah Sumatera.
Namun demikian, pihaknya meminta agar pembangunan infrastruktur dapat dibarengi dengan industrialisasi. Sehingga perekonomian di daerah bisa tetap tumbuh dengan munculnya kegiatan ekonomi baru.
“Saya kira pemerintah juga harus melakukan skala prioritas. Apakah infrastruktur dulu atau industrinya dimajukan. Itu dilakukan guna menyaingi China," tandas dia
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
