Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim urusan barang-barang toko yang diambil warga sesaat pascagempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah sudah selesai. Urusan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
"Itu semua kami serahkan kepada Pak Gubernur. Itu hanya satu media online saja yang bikin berita sepotong yang isinya bikin ribut. Itu saja. Tapi secara keseluruhan semua clear, nggak ada masalah," kata Tjahjo di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).
Advertisement
Mendagri menampik isu pemerintah mengizinkan penjarahan terhadap toko-toko pascagempa dan tsunami di Palu. Fakta sebenarnya, saat itu dirinya meminta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola membeli makanan atau kebutuhan pokok lainnya untuk warga.
"Waktu saya ke sana hari Sabtu itu kan listrik mati, rumah sakit perlu makan, perlu apa kami minta Pak Gubernur, Pak hubungi siapa yang punya, kalau tutup, cari, beli. Tapi sekarang sudah mulai pulih. Nggak ada masalah," tutur Tjahjo.
Sejauh ini pihaknya tidak memberikan ganti rugi kepada toko atau perusahaan ritel yang barangnya diambil warga pascabencana di Palu. "Oh tidak. Malah justru ada yang mereka ikhlas kok," ucap Tjahjo.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tak Ada Penjarahan
Sebelumnya diberitakan, banyak warga yang mengambil makanan dan kebutuhan pokok di toko-toko pascagempa dan tsunami melanda Kota Palu dan sekitarnya. Hal itu terjadi lantaran bantuan logistik belum sampai ke lokasi.
Muncul kabar bahwa penjarahan makanan diizinkan oleh pemerintah dan akan dibayar di kemudian hari. Namun kabar itu dibantah Tjahjo. Dia mengatakan pemerintah melarang segala bentuk penjarahan.
Tiahjo juga menampik ada penjarahan toko di sekitar bandara saat dia tengah meninjau Kota Palu. Menurut dia, yang terjadi adalah ada makanan dan minuman yang berhamburan dari toko yang rusak akibat gempa dan diambil oleh masyarakat.
Advertisement
