Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid mengatakan, penggodokan dana kelurahan belum sampai pada pembahasan mini fraksi. Namun, kata dia, seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Banggar setuju penganggaran dana kelurahan.
"Semuanya setuju, tidak ada fraksi yang tidak setuju bahwa kelurahan itu patut diperhatikan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Advertisement
Ia juga menegaskan, partai oposisi juga setuju dengan keberadaan dana kelurahan. Sebab, kata dia, isu ini masalah kepentingan masyarakat banyak dan bukan kepetingan Pilpres 2019.
"Setuju. Karena ini nggak ada hubungannya dengan pilpres, ini hubungannya dengan perhatian kita dengan pemerintah tingkat bawah yaitu kelurahan dan desa. Desa sudah mendapat perhatian, kelurahan minta," ungkapnya.
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tidak sepakat jika pembahasan dana kelurahan dalam RAPBN dikaitkan dengan nuansa politik jelang Pilpres 2019. Pasalnya, lanjut Jazilul pembahasan APBN bukan untuk kepentingan Pemilu.
"APBN bisa diklaim oleh partai apapun tapi bahwa presiden melalui pemerintah yang ada ini yang membuat rancangannya," ujarnya.
Rp 400 Triliun
Sebelumnya, Pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2018. Program ini juga dinilai mendorong perputaran uang di desa. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak menghabiskan uang, namun memainkan uang tepat sasaran.
"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan menggarisbawahi dana operasional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk korban titik ekonomi baru," kata Presiden saat Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10/2018).
Reporter: Sania Mashabi
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement
