Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada temuan terkait proyek infrastruktur yang mangkrak selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 289,93 triliun.
"Tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak," ujar dia di Gedung BPK, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Baca Juga
Advertisement
Sementara untuk anggaran infrastruktur di 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan. Hal tersebut lantaran hingga saat ini kegiatan infrastruktur tersebut masih berlangsung dan pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 2019.
"Terkait dengan tahun 2018, itu tidak ada statement karena memang belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu setelah program selesai. Laporan baru masuk Februari 2019 nanti. Maret-Juni baru akan diperiksa," ungkap dia.
Menurut Rizal, justru pada masa pemerintahan saat ini proyek infrastruktur dilaksanakan secara masif. Sejumlah proyek pun telah rampung dan sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
"Silakan melihat di perbatasan, dulunya di Papua itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Kemudian perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian juga Timor Leste sekarang seperti apa. Demikian juga prasarana terkait jalan raya. Saya tekankan, jangan hanya melihat itu tapi lihat juga berapa puluh ribu sumur air baku yang dibangun untuk rakyat desa. Ini akan berdampak terhadap kemudahan masyasrakat kita memperoleh air bersih di pedesaan," tandas dia.
Pemerintah Kebut Garap Proyek Tol Laut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan tetap fokus menuntaskan proyek tol laut di sisa satu tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Kita kejar semua. Di sana sini ada yang kurang, tapi semua on track," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengaku optimistis, proyek tol laut yang dikerjakan Pemerintah akan dapat menekan perbedaan harga di antara wilayah Indonesia.
Baca Juga
"Saya tidak tahu bisa menekan 50 persen atau berapa, tapi diharapkan harganya tidak jauh berbeda dengan Jakarta dan Jawa," ujar dia.
Dia mengakui, memang ada beberapa catatan dalam implementasi proyek tol laut. Salah satunya terkait pemberian diskon atau subsidi kepada pengangkutnya.
"Masih sana sini ada yang perlu diperbaiki. Karena misalnya begini kasih diskon atau subsidi kepada pengangkutannya, tapi di sana masih dimonopoli satu orang sehingga dia nentukan harga. Kita tidak mau harus ada kompetitif sehingga harganya bisa ditekan," ujar dia.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Tonton Video Ini:
Advertisement
