Mendagri: Dana Kelurahan Sudah Dibahas 2 Tahun, Tak Terkait Politik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah bantuan dana kelurahan ada kaitannya dengan situasi politik jelang Pilpres 2019. Dia menegaskan, dana kelurahan yang tengah dibahas pemerintah pusat tidak ada kaitannya dengan tahun politik.

"Itu sudah dua tahun. Kalau dikaitkan sama politik, ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua pasti diisukan, loh kok deket dengan Pilpres. Dipisahkan dong. Perencanaan anggaran itu bukan bagian daripada politik," ujar Tjahjo di Kantor BPK, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Selain itu, kata Tjahjo, pembahasan dana kelurahan dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR. Sehingga tidak mungkin ada maksud terselubung dari calon petahana memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan politik.

"Jadi kalau dikatakan itu ada pertimbangan politis, nggak ada, wong dibahas dengan DPR. DPR kan juga mewakili seluruh parpol," katanya.

Politikus PDIP itu menjelaskan, dana kelurahan muncul atas usulan para Wali Kota di seluruh Indonesia. Mereka mengeluhkan adanya kecemburuan sosial dari kelurahan terhadap bantuan pemerintah berupa dana desa.

"Sekarang di Sumatera kan banyak kelurahan yang mengajukan diri sebagai desa. Kan nggak fair juga. Ini niatnya supaya adil," ucap Tjahjo.

Tjahjo belum bisa menyampaikan kapan dan bagaimana implementasi pencairan dana kelurahan. Sebab rencana pemberian bantuan tersebut tengah dibahas di level pusat.

Namun dia menyebut, bantuan yang dikeluarkan untuk kelurahan lebih kecil ketimbang dana desa. Sebab, kelurahan disebut sebagai SKPD yang sudah memiliki pos anggaran dari APBD.