Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana menggelontorkan dana kelurahan. Dana tersebut akan dialokasikan melalui anggaran dana desa sebesar Rp 3 triliun.
Menanggapi hal itu, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta semua pihak berhenti berpolemik terhadap rencana pemberian dana kelurahan itu. Sebab, dana tersebut memang untuk penguatan dan pemerataan pembangunan di daerah.
Advertisement
"Banyak juga kelurahan di kota-kota yang masih butuh perhatian khusus. Pastinya dana kelurahan itu untuk rakyat, yang untung masyarakat, jadi analisanya enggak usah terlalu panjang, dialognya enggak usah dibangun dengan terlalu nyinyir," kata Arteria saat dihubungi, Senin (22/10/2018).
Menurutnya, dana kelurahan juga tidak menguntungkan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Karena, dana kelurahan disalurkan tanpa ada embel-embel Jokowi.
"Seandainya berhasil rakyat tahunya lurahnya hebat, wali kotanya hebat, rakyat enggak tahu itu karena presidennya yang hebat, lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong wali kotanya saja belum tentu berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," ungkap Arteria.
Anggota Komisi III DPR ini menilai wajar jika setiap kebijakan pemerintah kerap dihubung-hubungkan dengan Pilpres 2019. Meski begitu, dia berharap politik dalam pesta demokrasi bisa adil serta melalui tahapan adu gagasan serta adu program.
"Ya saat ini memang tahun politik, tahun rakyat berpesta demokrasi, bukan berperang dengan alasan demokrasi. Harusnya kita semua adu konsep, adu ide, adu gagasan dan adu program. Bukan membangun prasangka, yang jauh dari nalar dan logika," ucap dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Dukungan Fraksi DPR
Sementara itu, anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko meyakini bahwa mayoritas fraksi di DPR bakal menyetujui pencairan dana kelurahan. Khususnya fraksi pendukung pemerintahan.
"Saya bicara juga dengan fraksi Golkar, PDIP, sangat setuju dengan ide dana kelurahan ini. Kita harapkan dari fraksi Nasdem, Hanura, PPP, PKB akan setujui ini sehingga tahun depan kita sudah punya dana kelurahan untuk 8.300 kelurahan," kata Budiman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).
Dia menjelaskan, pemerintah akan menganggarkan Rp 3 triliun untuk dana kelurahan. Tiap kelurahan rata-rata akan dikucurkan Rp 300-400 juta. Tergantung tingkat kebutuhan kelurahan yang akan disalurkan.
"Nanti kalau berhasil ya bisa ditingkatkan," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengucurkan dana kelurahan pada 2019. Dana tersebut mekanismenya seperti dana desa.
Wali Kota Bogor, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menyebut rencana tersebut asalnya saat pertemuan para wali kota di Istana Bogor pada Juli lalu. Politikus PAN itu mengatakan Jokowi mengiyakan saat diingatkan belum ada dana untuk kelurahan.
Reporter: Ahda Bayhaqi dan Sania Mashabi
Advertisement
