Bawaslu Bangka Ajak Majelis Taklim Bantu Awasi Pemilu 2019

Pemilu 2019 banyak tantangan yang dihadapi, terutama di wilayah Sungailiat ada 10 kursi yang direbutkan sebanyak 120 orang calon.

oleh Liputan6.comDevira Prastiwi diperbarui 23 Okt 2018, 18:36 WIB
Warga menunjukan pin anti golput usai melakukan pendaftaran daftar pemilih tetap (DPT) di kawasan Car Free Day, Jakarta, Minggu (21/10). Pos pendaftaran ini bertujuan mendata warga yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2019. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Bangka Belitung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sungailiat mengajak majelis taklim di daerah itu turut mengawasi proses Pemilu 2019 dengan mensosialisasikan pengawasan partisipatif.

"Bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, itu harapan kami dalam sosialisasi ini," ujar Ketua Panwascam Sungailiat Mashuri, seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/10/2018).

Dia mengatakan, pada Pemilu 2019 banyak tantangan yang dihadapi terutama di wilayah Sungailiat ada 10 kursi yang diperebutkan oleh 120 orang calon.

Menurut Mashuri, pelanggaran-pelanggaran pun harus diantisipasi dan dicegah agar Pemilu 2019 berjalan aman, lancar, dan jujur.

"Kita dari awal harus mengantisipasi dan mencegah pelanggaran, salah satunya memberikan pemahaman terkait hal itu kepada majelis taklim ini," kata dia.

Di Sungailiat, lanjut Mashuri, pihaknya optimis minim pelanggaran yang dilakukan calon setempat. Karena, kata dia, dari beberapa calon yang ikut maju dalam Pemilu 2019 mendatang sudah banyak yang dikenal serta sudah mengetahui tata cara berpolitik.

Mashuri menambahkan, kendati demikian mencegah lebih baik karena pada Pemilu 2019 nanti banyak hal yang dihadapi, bukan hanya dalam hal kampanye, tetapi pengawasan lainnya seperti politik uang dan kampanye hitam.

"Maka dari itu melalui kegiatan sosialisasi kepada majelis taklim ini dapat ikut serta mengawasi mengawasi setiap kegiatan kampanye yang ada di daerahnya, dapat menginformasikan setiap kampanye yang dianggap melanggar," pungkas Mashuri.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya