Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha Berkarya mengapresiasi langkah pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 35,7 triliun. Dana tersebut dialokasikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah berjalan selama ini.
Kemendikbud menyebut, kartu PIP sudah diterima 70 persen orangtua siswa di seluruh Indonesia.
Advertisement
Menanggapi proses penyaluran dana pendidikan itu, Ketua Pengurus Besar (PB) Pengusaha Berkarya Rahmat mengapresiasi positif. Menurutnya, dengan pemberian kartu PIP yang bisa berfungsi sebagai ATM, diharapkan bisa meminimalisir penyelewengan dana, baik oleh orangtua siswa maupun siswa itu sendiri.
"Sehingga semakin banyak anak yang bisa melanjutkan sekolah," ujar Rahmat, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Ormas yang berafiliasi dengan Partai Berkarya ini mengaku setuju dengan besarnya alokasi dana pendidikan tersebut. Diharapkan dana ini bisa memperluas akses pendidikan dan membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera agar bisa tetap sekolah.
"Mudah-mudahan tidak ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut," ujar caleg Dapil Sumatera Selatan II ini.
Namun, Rahmat mewanti-wanti hendaknya dana pendidikan bisa merata di semua wilaya Indonesia. Menurutnya, masih banyak daerah yang belum merasakan keadilan dalam hal pendidikan.
"Jika dana telah disalurkan secara merata, seharusnya di tiap kabupaten telah berdiri sarana pendidikan dari tingkat PAUD hingga PTN. Tapi kenyataannya di dapil saya, masih ada 11 kabupaten termasuk Pali dan Empat Lawang yang masih belum mendapat akses pendidikan secara nyata," ujarnya.
Belum Banyak Perubahan
Salah satu contohnya, kata dia, masih banyak lulusan SMA dan sederajat yang harus hijrah ke Palembang jika ingin meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Itu artinya, belum ada akses perguruan tinggi di tempat mereka tinggal.
Hal yang sama juga dia lihat di Pali. Menurutnya, di kabupaten itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal pembangunan pendidikan.
"Saya melihatnya masih sama seperti 20 tahun lalu, saat sebelum reformasi. Ini artinya, reformasi pendidikan belum sampai di wilayah ini. Kondisi seperti ini yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat," tegasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
