Liputan6.com, Jakarta - Peraturan emisi Euro4 sudah diterapkan mulai 1 Oktober 2018. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017. Namun, dengan aturan tersebut, ada beberapa agen pemegang merek (APM) yang memang belum sepenuhnya siap, dan salah satunya Suzuki.
Dijelaskan Shodiq Wicaksono, Deputy Director Procurement, PPC, QA & DD Division PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Suzuki bukannya tidak siap, karena untuk seluruh mobil penumpang yang diproduksi lokal, seperti Ertiga, APV, dan Karimun Wagon R sudah memenuhi standar Euro4.
Baca Juga
Advertisement
"Namun, kita memiliki kendala di mesin Futura yang masih Euro2. Kita mengajukan perpanjangan untuk bisa memakai mesin yang masih ada hingga Maret 2019. Bukan hanya Suzuki, ada juga Mitsubishi, Nissan, dan Daihatsu," jelas Shodiq, di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.
Sementara itu, menurut Seiji Itayama, Presiden Director PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), pihaknya tetap mengikuti arahan pemerintah. Untuk mobil penumpang mulai Oktober sudah mulai Euro4. Tapi, untuk kendaraan komersialnya ditunda untuk enam bulan ke depan.
"Bukan belum ready, kita ready. Jangan lupa, kita juga ekspor ke mancanegara, termasuk Jepang dan lain-lain. Artinya, kita punya produksi bisa Euro4 bahkan Euro5. Ada isu seperti itu (belum siap), ya apa itu, tidak mungkin lah," tegas Itayama di tempat yang sama.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Selanjutnya
Melanjutkan hal tersebut, Shodiq mengatakan, kendala mesin Suzuki Carry Futura yang belum Euro4 karena mobil ini sudah berusia tua, yaitu 25 tahun. Sedangkan untuk meng-upgrade mesin, butuh investasi yang besar dan begitu juga untuk mengubah mesin berkode S15 yang dipakai Futura berstandar Euro4.
"Kalau engine kan tidak semata-mata hanya pasang ya, dan kalau kita ingin memindahkan engine butuh testing yang panjang. Bisa jadi kita testing selesai, Euro4 sudah mulai. Jadi, kita berpikir apa kita testing atau tunggu bulan April, disetop atau gimana," imbuhnya.
"Kita punya beberapa strategi, sehingga kita akhirnya mengajukan permohonan ke kementerian terkait untuk meminta tambahan waktu hingga April sehingga strategi kita bisa berjalan," pungkasnya.
Advertisement
