Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, program dana kelurahan ada sejak dua tahun lalu dan baru akan direalisasikan saat ini. Dia meminta agar usulan tersebut tidak dipolitisasi.
"Kan, konsentrasinya pemerintah ke desa dulu kemarin enggak semua serentak bertahap, jangan dikaitkan dengan isu politik," kata Tjahjo di Ruang Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Advertisement
Dia meminta kepada publik jangan mengkaitkan usulan dana kelurahan dengan kampanye. Karena usulan tersebut adalah bagian dari pemerintahan yang akan berakhir pada 20 Oktober 2019.
"Jangan dikaitkan macam-macam ada aturannya, macam-macam ada tahapannya maupun perencanaan program yang sudah diprogram pemerintah, baik jangka pendek atau jangka panjang," ucap Tjahjo.
Menurut dia, usulan tersebut adalah bagian dari masyarakat yang meminta kepada Jokowi. Olehsebab itu, Jokowi merespons dengan cepat.
"Masa mengapresiasi enggak boleh," tegas Tjahjo.
Rp 400 Triliun untuk Infrastruktur
Pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama 2018. Bahkan ikut mendorong perputaran uang di desa. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak menghabiskan uang, tetapi memainkan uang tepat sasaran.
Jokowi menyatakan bahwa pembangunan sarana perputaran dana dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat desa. Di depan kepala desa dan lurah se-Indonesia, Jokowi menjanjikan akan menyediakan dana operasional.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
